Wapres: Solusi Masalah Pangan Naikkan Produktivitas

Jakarta, InfoPublik - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan produktivitas pertanian masih rendah dikarenakan semakin menipisnya lahan pertanian, sementara jumlah penduduk Indonesia terus bertambah.

Akibatnya, Indonesia terpaksa mengimpor sejumlah bahan pangan dari luar negeri. "Tentu ada satu solusinya yaitu naikan produktivitas, tidak mungkin bikin banyak sawah, butuh pengairan, butuh hutan lahan, dan sebagainya. Sehingga tidak ada cara lain selain menaikkan produktivitas," kata JK dalam acara seminar ISEI dan PISAgro, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (23/5).

JK mengakui lahan pertanian saat ini sudah kritis lantaran banyaknya pembangunan kawasan industri. Hal tersebut menjadi dilema yang menimbulkan kendala di sektor pertanian.

"Pertanian selalu membutuhkan lahan yang besar. Sebaliknya penduduk tinggi, lahan makin kecil. Lihat Karawang, habislah, industri, rumah, toko. Gara-gara penduduk bertambah," ujarnya.

JK menambahkan, saat ini jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya 40 persen
Padahal, beberapa tahun lalu penduduk yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya di atas 40 persen.

"Jumlahnya tentu secara persentase sudah turun. Kalau 10 tahun lalu 45 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Akhirnya sekarang di bawah 40 persen, mungkin sekitar 37 persen atau 38 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan, Jumlah petani secara persentase memang turun, tapi secara jumlah naik. Pasalnya, 45 persen dari 20 juta penduduk pada 15 tahun lalu, dibandingkan sekarang yang 250 juta penduduk, pasti lebih banyak yang bekerja di sektor pertanian.

JK mengatakan, dengan keadaan seperti ini Indonesia mau tidak mau mengimpor segala bentuk makanan atau kebutuhan yang berbasis industri pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. "Hasil akhirnya, kita mengimpor makanan atau kebutuhan," tuturnya.

Menurutnya, perlu adanya sinergi dari semua pihak dari para petani, pengusaha, dan pemerintah untuk berusaha meningkatkan produktivitas pertanian agar dapat mengurangi impor pangan yang selalu menimbulkan masalah.

"Kita mengimpor banyak hal, termasuk bawang dan cabe. Walaupun kita juga banyak tantangan, lingkungan, tentu teknologi yang bisa memperbaiki itu. Tapi saya yakin dengan kebersamaan kita di sini, petani, pengusaha, ahli, pemerintah bisa bersama-sama menjalankan upaya-upaya ini," tuturnya.

Sementara Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman D Hadad mengatakan, bila rantai nilai-nilai komoditas pertanian baik pangan, perkebunan, dan holtikultura dikembangkan dan diterapkan teknologi dan logistik modern, maka tidak hanya produktivitas pertanian yang meningkat. Akan tetapi, juga meningkatnya kesejahteraan para petani. Hal ini mengingat, komoditas pertanian di Indonesia jumlahnya tergolong tinggi.

"Manakala rantai nilai-nilai komoditas pertanian baik pangan perkebunan holtikultura kita kembangkan dengan tekno dan logistik modern tidak hanya kesejahteraan para pelaku petani juga meningkat," ujarnya. 

Dia menjelaskan, dari total 26 juta rumah tangga pertanian yang ada di Indonesia, sekira 56 persen atau 14,6 juta usaha rumah tangga pertanian memiliki lahan kurang dari setengah hektare (ha). Angka ini pun dipandangnya jauh dari skala perekonomian.