Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). (Foto: Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta, InfoPublik – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pertumbuhan ekonomi Jakarta harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Dalam amanatnya, Pramono Anung menyampaikan ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi 16,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sementara itu, inflasi tetap terkendali pada 2,5 persen.
Menurut Pramono, capaian tersebut menjadi modal untuk mewujudkan target Jakarta masuk 50 besar kota global terbaik pada 2030. “Pencapaian ini menjadi dorongan guna memastikan kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan Jakarta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tuturnya.
Ia menegaskan, kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, tetapi amanah yang harus diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. “Alhamdulillah, pelaksanaan upacara berlangsung baik, lancar, dan khidmat. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Gubernur DKI Jakarta.
Pramono Anung uga menyampaikan capaian Jakarta dalam pembangunan manusia. Pada 2025, Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,05, tertinggi secara nasional.
Pemprov DKI Jakarta terus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, program padat karya, serta dukungan terhadap program Sekolah Rakyat. “Kemajuan Jakarta harus dimulai dari manusianya. Kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas hidup harus terbuka seluas-luasnya demi memutus rantai ketidakberuntungan,” kata Pramono.
Selain pembangunan manusia, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat tata kelola pemerintahan melalui inovasi pembiayaan, termasuk obligasi daerah. Pemprov DKI Jakarta juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut.
Satu hal, Pramono Anung menekankan semangat kemerdekaan saat ini diwujudkan dengan menurunkan ego, saling mendengar, dan bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Bagi Pemprov DKI Jakarta, merdeka berarti memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat merasa dilindungi, aman, nyaman, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kotanya melalui semangat ‘Jaga Jakarta’,” pungkasnya.
