Jakarta, InfoPublik - Makna kemerdekaan Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mempertahankan wilayah, tetapi juga dengan kemampuan bangsa menguasai infrastruktur, melindungi data, mengembangkan teknologi, dan menjaga ruang informasi.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Kemkomdigi), Ismail, saat memimpin Upacara Bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (17/8/2026).
“81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Para pendiri bangsa mengambil satu keputusan yang menentukan perjalanan Indonesia: bahwa masa depan bangsa ini harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Itulah hakikat kemerdekaan,” ujar Ismail.
Menurut Ismail, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, medan perjuangan bangsa telah berubah. Kemerdekaan perlu dijaga dan diisi dengan memastikan Indonesia mampu menentukan masa depannya di tengah perubahan dunia yang semakin digital.
Ia mengatakan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, memiliki relevansi kuat dengan tugas Kemkomdigi. Kedaulatan di era digital, menurutnya, mencakup kemampuan menguasai infrastruktur, melindungi data, mengembangkan teknologi, menjaga ruang informasi, serta memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari transformasi digital. “Inilah salah satu medan perjuangan kita hari ini: membangun kedaulatan Indonesia di era digital,” tegasnya.
Ismail menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kabinet Merah Putih melalui 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) hingga 2029. Kemkomdigi terlibat dalam lima agenda prioritas, dengan tiga agenda di antaranya menempatkan Kemkomdigi sebagai lead sector, yakni Pusat Data Nasional (PDN), pemberantasan judi online, dan perlindungan anak di ruang digital.
Menurut Ismail, ketiga agenda tersebut memiliki satu benang merah, yaitu kedaulatan.
Di bidang konektivitas, Indonesia juga telah mencatat kemajuan. Pada awal 2026, sebanyak 98,96 persen populasi Indonesia telah terjangkau jaringan 4G dan lebih dari 80 persen masyarakat telah terhubung ke internet.
Meski demikian, ia menegaskan pekerjaan tersebut belum selesai. Pemerintah menargetkan fixed dan mobile broadband menuju 100 Mbps serta fiberisasi hingga 90 persen kecamatan pada 2029.
Sekjen Kementerian Komdigi, Ismail juga menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi. Pemanfaatan teknologi harus mampu membuat negara bekerja lebih akurat, cepat, transparan, dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, visi strategis Kemkomdigi 2025–2029 dirangkum dalam tiga agenda, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Terhubung dimaknai sebagai upaya menghadirkan keadilan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses digital. Tumbuh berkaitan dengan kemakmuran melalui pembangunan talenta, inovasi, dan industri. Sementara Terjaga merupakan wujud kedaulatan melalui penguatan keamanan data dan keselamatan masyarakat. “Terhubung: Tentang Keadilan. Tumbuh: Tentang Kemakmuran. Terjaga: Tentang Kedaulatan,” kata Sekjen Ismail.
Ia menegaskan kemerdekaan merupakan warisan yang harus terus diisi oleh setiap generasi. Jika generasi 1945 berjuang agar Indonesia dapat berdiri sebagai negara merdeka, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab memastikan Indonesia mampu berdiri tegak dan menentukan masa depannya di tengah perkembangan teknologi digital.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Kemkomdigi menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat pengabdian sekaligus menegaskan peran sektor komunikasi dan digital dalam menjaga kedaulatan Indonesia di era transformasi teknologi.