Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional yang dibarengi digitalisasi pembelajaran dan penguatan kompetensi bahasa asing sejak jenjang sekolah dasar.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengatakan pemerintah tengah menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan dalam skala terbesar untuk memastikan anak-anak Indonesia belajar di lingkungan yang aman, bersih, dan layak. “Tahun lalu 17 ribu, tahun ini 71 ribu lebih. Tahun depan target kita 100 ribu, tahun 2028 100 ribu. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren harus selesai kita renovasi,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, percepatan tersebut tidak hanya menyasar sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga satuan pendidikan di daerah terpencil dan terluar. Ia mencontohkan perbaikan sekolah di Pulau Miangas sebagai bagian dari upaya memastikan pemerataan layanan pendidikan.
Presiden menegaskan, kondisi sekolah yang masih menghadapi atap bocor, dinding retak, toilet rusak, hingga ruang kelas yang tidak aman tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar,” tegasnya.
Transformasi pendidikan juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses terhadap materi pembelajaran. Pemerintah telah mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Presiden menyampaikan, mulai Desember 2026 pemerintah akan menambah tiga layar interaktif di setiap sekolah. Dengan demikian, setiap sekolah ditargetkan memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif. “Artinya, setiap sekolah di Indonesia akan memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif,” katanya.
Pemanfaatan teknologi tersebut, lanjut Presiden, memungkinkan guru dan murid mengakses kurikulum serta berbagai konten pembelajaran secara lebih luas. Materi yang telah diberikan juga dapat diakses kembali ketika diperlukan, termasuk dari rumah.
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui siaran pendidikan. Melalui skema tersebut, guru-guru terbaik dapat mengajar dari studio di Jakarta maupun ibu kota provinsi dan menjangkau sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Selain pembenahan sarana dan digitalisasi, pemerintah akan memperkuat kemampuan bahasa asing peserta didik. Pembelajaran bahasa asing akan mulai diberikan sejak sekolah dasar, termasuk kepada murid kelas 1 SD.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing generasi muda ketika memasuki pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. “Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih. Mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun,” ujar Prabowo.
Dalam Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan, Presiden juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Bagi Presiden, perbaikan sekolah dan penguatan kualitas pembelajaran merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja.
Karena itu, pemerintah juga akan memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri tidak dipungut biaya. Prabowo menegaskan, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia dan menjadi bagian dari cita-cita para pendiri bangsa. “Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” pungkasnya.
