Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 (Foto: Amiriyandi Infopublik)
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029. Pemerintah juga mempercepat pemenuhan fasilitas pembelajaran, termasuk penyediaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) di ruang kelas.
Target tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menegaskan, perbaikan infrastruktur pendidikan merupakan bagian penting dari investasi sumber daya manusia. Sekolah tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi ruang bagi anak-anak Indonesia untuk membangun masa depan. "Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat 2029," ujar Presiden.
Menurut Presiden, program tersebut menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah untuk memastikan anak-anak belajar dalam lingkungan yang aman dan layak. Kondisi seperti atap bocor, dinding retak, toilet rusak, hingga ruang kelas yang tidak aman tidak boleh terus berlangsung.
"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," tegas Presiden.
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah memiliki fasilitas belajar yang baik, aman, bersih, dan layak, termasuk ketersediaan kamar kecil yang memenuhi standar.
Selain memperbaiki bangunan fisik, pemerintah juga mendorong transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Presiden menyampaikan seluruh ruang kelas akan dilengkapi layar pintar interaktif atau IFP. Pada akhir Desember 2026, setiap sekolah akan menerima tambahan tiga IFP.
Tambahan tersebut melanjutkan distribusi satu IFP per sekolah yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, sekolah yang memiliki sedikitnya empat ruang kelas akan memiliki empat IFP yang dapat mendukung proses belajar mengajar. "IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar," kata Presiden.
Pemanfaatan teknologi tersebut juga akan dikembangkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (long distance learning). Melalui skema ini, guru-guru terbaik dapat memberikan pembelajaran dari studio guru di Jakarta kepada siswa di berbagai daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses terhadap materi dan pengajaran berkualitas, termasuk bagi sekolah yang berada jauh dari pusat-pusat pendidikan.
Presiden juga menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan melalui pembiayaan negara.
Pemerintah, kata Presiden, akan memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri tidak memungut biaya dari peserta didik. "Itu adalah cita-cita dan target kita," ujar Presiden.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, sekaligus memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dengan renovasi sekolah, penguatan fasilitas digital, serta perluasan akses pendidikan, pemerintah menempatkan pembenahan satuan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang unggul.
