Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027, di Jakarta (Foto; Amiriyandi Infopublik)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah mulai 2027 akan memperluas kapasitas pendidikan kedokteran dengan membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, untuk menjawab kekurangan tenaga medis di berbagai daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat layanan kesehatan sekaligus memastikan pembangunan rumah sakit di daerah diikuti ketersediaan dokter. Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengungkapkan kebutuhan dokter masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah mencatat masih diperlukan tambahan 84.781 dokter umum, sementara 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi.
Kekurangan juga terjadi pada dokter spesialis. Sebanyak 481 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis. “Karena itu kita telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit,” ujar Presiden.
Penambahan kapasitas pendidikan dokter tersebut berjalan beriringan dengan agenda pemerintah membangun dan memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.
Presiden menyampaikan pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Targetnya, setiap dari 514 kabupaten/kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan layanan kesehatan secara memadai.
Program tersebut diawali dengan pembangunan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga kini, 20 dari 66 rumah sakit yang dibangun sejak 2025 telah mulai beroperasi.
Fasilitas kesehatan tersebut dilengkapi berbagai peralatan medis yang sebelumnya sulit diakses masyarakat di daerah, seperti pemeriksaan jantung, CT scan, mamografi, ultrasonografi (USG), serta layanan kesehatan modern lainnya.
Dengan demikian, pasien di daerah diharapkan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh layanan pemeriksaan dan penanganan medis tertentu. “Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang mampu menyelamatkan rakyat,” tegas Presiden.
Revitalisasi 441 RSUD selanjutnya akan diarahkan untuk memperkuat kemampuan rumah sakit dalam menangani penyakit dengan tingkat kematian tinggi, terutama kanker, jantung, stroke, dan ginjal.
Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi prioritas. Pemerintah ingin mengurangi risiko kematian yang terjadi karena keterbatasan akses terhadap rumah sakit dan layanan medis yang memadai. “Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” kata Presiden.
Penguatan infrastruktur kesehatan dan penambahan tenaga dokter, menurut Presiden, menjadi satu kesatuan dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih merata. Rumah sakit yang semakin lengkap tanpa dukungan dokter yang memadai tidak akan optimal. Sebaliknya, peningkatan jumlah tenaga medis juga perlu ditopang fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan sesuai kompetensi mereka.
Karena itu, pemerintah mendorong perluasan pendidikan kedokteran sekaligus pengembangan pendidikan spesialis dan subspesialis berbasis perguruan tinggi maupun rumah sakit.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemerataan tenaga kesehatan dan memperpendek kesenjangan layanan antara pusat-pusat perkotaan dan daerah, sehingga masyarakat tidak lagi harus meninggalkan daerahnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
