Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025)/ Amiriyandi InfoPublik.
Jakarta, InfoPublik - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyatakan komitmen DPR RI untuk selalu menindaklanjuti seluruh laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir. Pihaknya memastikan seluruh laporan sudah ditindaklanjuti pemerintah.
"Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15-16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya," kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan memastikan bahwa setiap laporan tersebut, telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.
"Tindaklanjut rekomendasi tersebut bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan, kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif," ujar Puan.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI.
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
