Wali Kota Pimpin Rakor Tim Terpadu, Bahas Stabilitas Jelang HUT ke-80 RI dan Penataan Kota
Kanigaran, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial menjelang dua agenda besar, yakni peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Probolinggo. Konsolidasi ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Selasa (29/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dari Command Center.
Rapat diikuti jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli, serta dihadiri secara daring oleh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Probolinggo.
Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa kondusifitas wilayah merupakan prasyarat utama untuk menyukseskan seluruh agenda pembangunan, terutama perayaan HUT RI yang akan digelar Agustus mendatang.
“Kita ingin peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung aman, tertib, dan meriah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh elemen harus bersinergi agar semangat nasionalisme benar-benar terasa hingga ke lingkungan masyarakat,” ujar Aminuddin.
Pemkot Probolinggo telah membentuk panitia khusus HUT RI dan mengimbau warga untuk mengibarkan bendera Merah Putih serta memasang ornamen kemerdekaan di wilayah masing-masing. Berbagai lomba seperti hias gapura dan lampu jalan turut digelar untuk memeriahkan suasana di tingkat RT/RW.
Selain persiapan HUT RI, Pemkot juga tengah mematangkan agenda penataan kota melalui relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Alun-Alun ke sejumlah titik baru. Lokasi relokasi yang disiapkan antara lain GOR A. Yani, Stadion Bayuangga, kawasan Pecinan (Klenteng Tri Dharma), Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), dan Jalan Suroyo.
“Relokasi ini dimulai tahun 2025 dan akan dilanjutkan ke kawasan Cokroaminoto, Mastrip, dan Wonoasih pada 2026. Kita ingin wajah kota lebih tertib, tapi perubahan ini tentu memerlukan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik,” jelas Aminuddin.
Wali kota juga mengingatkan pentingnya komunikasi efektif antarinstansi dan dengan masyarakat dalam mengawal kebijakan strategis tersebut.
Wali Kota Probolinggo turut menggarisbawahi tantangan sosial yang memerlukan penanganan kolaboratif, seperti peredaran minuman keras (miras), narkoba, serta maraknya penggunaan sound system “horeg” yang meresahkan masyarakat. Pemkot telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat untuk mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan sound horeg.
“Kita ingin masyarakat aktif menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Semua pihak harus jadi bagian dari solusi agar pembangunan berjalan lancar dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam rapat yang sama, Wakapolresta Probolinggo Kompol Didit Wahyu menyoroti meningkatnya gangguan kamtibmas, khususnya kasus 3C (curas, curat, curanmor). Ia menyebut masih banyak masyarakat lalai dalam menjaga keamanan lingkungan.
“CCTV sudah membantu banyak, tapi tanpa kepedulian warga, hasilnya tidak maksimal. Kami imbau agar siskamling kembali diaktifkan secara nyata sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga keamanan,” tegasnya.
Sinergi antarsektor yang dibangun melalui forum koordinasi ini menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat daya saing Kota Probolinggo di tengah dinamika pembangunan nasional.(dy/uby)
