Menteri P2MI, Mukhtarudin, saat meninjau pelaksanaan skill test di Grand Setos Hotel, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (12/11/2026). (KemenP2MI)
Semarang, InfoPublik – Sebanyak 2.020 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) mengikuti uji keterampilan (skill test) sektor manufaktur melalui program penempatan antarpemerintah (Government to Government/G to G) Korea Selatan. Mereka berhasil melewati tahapan seleksi sebelumnya dari sekitar 17 ribu pendaftar.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyampaikan hal tersebut saat meninjau pelaksanaan skill test di Grand Setos Hotel, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (12/11/2026).
Uji keterampilan tersebut diselenggarakan Indonesia EPS Center, bagian dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea), bagi peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus ujian kemampuan bahasa Korea atau Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean (EPS-TOPIK).
"Ini menandakan minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan, khususnya sektor manufaktur, sangat tinggi. Dari sekitar 17 ribu pendaftar, sebanyak 2.020 peserta berhasil melewati tahapan seleksi dokumen dan EPS-TOPIK hingga mengikuti Skill Test hari ini," ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, para peserta seleksi berasal dari 22 provinsi di Indonesia. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa minat bekerja di Korea Selatan tidak hanya datang dari Pulau Jawa, tetapi juga berbagai wilayah lainnya.
Beberapa daerah asal peserta antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta sejumlah provinsi di Sumatra.
Mukhtarudin mengapresiasi para peserta yang telah berhasil melewati seleksi sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa kelulusan uji keterampilan belum menjamin seseorang langsung memperoleh pekerjaan di Korea Selatan.
Peserta yang dinyatakan lulus masih harus masuk dalam daftar kandidat atau roster untuk selanjutnya mengikuti proses pemilihan oleh pemberi kerja di Korea Selatan. "Anak-anakku yang saya banggakan, lulus Skill Test merupakan pencapaian yang membanggakan, tetapi belum otomatis menjamin penempatan. Setelah lulus, masih ada masa menunggu untuk dipilih oleh pemberi kerja di Korea Selatan melalui mekanisme Roster," jelas Menteri P2MI.
Mekanisme pemilihan tersebut, menurut Mukhtarudin, juga berlaku bagi calon pekerja dari negara pengirim lainnya, termasuk Filipina.
Karena itu, ia meminta peserta memahami seluruh tahapan penempatan dan tetap mempersiapkan diri selama menunggu proses pemilihan oleh pemberi kerja. "Kementerian P2MI terus memperjuangkan perbaikan mekanisme ini bersama kementerian dan lembaga terkait serta Perwakilan RI, agar peluang anak-anak Indonesia untuk dipilih oleh pemberi kerja di Korea Selatan semakin baik," imbuhnya.
Selain meninjau pelaksanaan seleksi, Mukhtarudin mendorong HRD Korea mempertimbangkan penambahan kuota penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun mendatang.
Ia menilai tingginya jumlah peminat menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas kesempatan kerja melalui kerja sama bilateral Indonesia dan Korea Selatan.
"Kami berharap tahun depan kuota penempatan untuk pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dapat ditambah. Minat masyarakat kita sangat besar, dan kami ingin semakin banyak anak bangsa memperoleh kesempatan bekerja serta membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.
Mukhtarudin juga berpesan agar calon pekerja migran memiliki motivasi yang tepat, yakni bekerja secara profesional dan meningkatkan keterampilan, bukan semata-mata karena ketertarikan terhadap budaya populer Korea Selatan.
"Kalau memang mau ke Korea, niatkan untuk bekerja sungguh-sungguh. Jangan hanya tertarik karena drama Korea atau tren semata. Jadikan kesempatan ini sebagai jalan untuk bekerja, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik," pesannya.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan lowongan kerja luar negeri, terutama tawaran yang beredar melalui media sosial.
Tawaran keberangkatan cepat, gaji besar, jalur khusus, atau penempatan tanpa mengikuti prosedur resmi perlu diperiksa kebenarannya melalui kanal Kementerian P2MI maupun instansi terkait di daerah.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penempatan nonprosedural, penipuan, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Mukhtarudin menegaskan pemerintah terus memperkuat pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga sektor perawatan, keperawatan, perkebunan, dan perikanan.
Pengembangan kesempatan kerja tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme penempatan yang sesuai dengan ketentuan, termasuk skema G to G, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (private to private/P to P), serta penempatan mandiri.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Korea Selatan, HRD Korea, dan Indonesia EPS Center atas kerja sama dalam penyelenggaraan program penempatan pekerja migran Indonesia.
