Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyesuaikan kapasitas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan hasil penilaian sarana dan prasarana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: AI Generated)
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyesuaikan kapasitas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan hasil penilaian sarana dan prasarana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan melalui mekanisme grading tersebut bertujuan memastikan jumlah makanan yang diproduksi sesuai kemampuan fasilitas, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, penilaian dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, sasaran grading adalah SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.
Pemilihan wilayah tersebut mempertimbangkan konsentrasi dapur SPPG yang relatif tinggi. Melalui penilaian ini, BGN ingin memastikan setiap dapur beroperasi sesuai kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa, dalam keterangan resminya yang diterima InfoPublik pada Selasa (10/11/2026).
Salah satu aspek yang menjadi tolok ukur penilaian adalah ketersediaan dan kelayakan peralatan pendukung operasional dapur. Kompor dan chiller, misalnya, menjadi fasilitas penting untuk menentukan kemampuan SPPG dalam mengolah serta menangani makanan secara aman.
Menurut Tysa, jumlah penerima manfaat yang dilayani tidak boleh hanya mengacu pada target produksi. Kapasitas pelayanan harus mempertimbangkan kemampuan riil dapur, termasuk kecukupan peralatan dan fasilitas penyimpanan bahan pangan.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelasnya.
Penilaian Dilakukan Langsung ke SPPG
Proses grading akan ditetapkan oleh BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Pemeriksaan lapangan tersebut menjadi dasar untuk menilai kondisi fasilitas dan menentukan kapasitas pelayanan yang sesuai.
Hasil penilaian selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi agar penetapan jumlah penerima manfaat setiap dapur lebih terukur dan berdasarkan kondisi operasional sebenarnya.
Dengan mekanisme tersebut, SPPG yang memiliki keterbatasan fasilitas perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Sebaliknya, penetapan kapasitas harus didukung kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.
Tysa mengatakan, evaluasi ini diharapkan mendorong penyelenggaraan MBG yang lebih efektif, profesional, dan tepat sasaran. Penyesuaian kapasitas juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing SPPG.
Melalui kebijakan grading, BGN berupaya memperkuat pengawasan dan tata kelola dapur MBG. Dengan demikian, perluasan jangkauan penerima manfaat dapat berjalan seiring dengan pemenuhan standar kualitas layanan dan keamanan pangan.
