Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan kecepatan penyaluran tersebut melalui pemantauan langsung di berbagai daerah pada 9–10 November 2026. (Foto: Kemenko Pangan)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah terus memacu penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan selama Nataru, serta mengantisipasi tantangan El Niño dan ketidakpastian situasi global.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan kecepatan penyaluran tersebut melalui pemantauan langsung di berbagai daerah. Dalam rangkaian kunjungan pada 9–10 November 2026, Menko Pangan memantau di tiga wilayah, yakni Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; serta Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
Program bantuan pangan saat ini telah memasuki tahap III, yaitu penyaluran periode Oktober–Desember 2026 menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1–4. Secara nasional, pemerintah menyiapkan hampir 1 juta ton beras. Setiap keluarga menerima 10 kilogram beras per bulan, atau total 30 kilogram untuk tiga bulan yang disalurkan sekaligus.
“Bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian dan keberpihakan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan pokok dan tidak terbebani oleh dinamika harga pangan jelang Nataru tahun ini yang berdekatan dengan Ramadan dan Idulfitri 2027,” ujar Menko Pangan di Malang, Selasa (10/11/2026).
Selain bantuan pangan, pemerintah juga memperkuat pasokan di pasar dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau, melalui tambahan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pasokan pangan melalui alokasi 380 ribu ton beras untuk industri tepung serta 150 ribu ton jagung bagi peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus memperkuat koordinasi dengan Perum BULOG dan pemerintah daerah, mulai dari kesiapan stok, kelancaran distribusi, hingga pengawasan penyaluran bantuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan kualitas yang terjamin.
Menko Pangan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Perum BULOG wilayah dan cabang di Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur serta pemerintah daerah setempat atas sinergi dalam mendukung kelancaran penyaluran Bantuan Pangan.
