Penandatanganan MoU oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, dan Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 205.539 posisi pekerjaan di luar negeri masih terbuka hingga 9 November 2026. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon guna menyiapkan tenaga kerja asal Maluku yang kompeten, tersertifikasi, dan mampu bersaing di pasar internasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, dan Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data Sistem Informasi Peluang dan Pasar Kerja Luar Negeri (SIP2MI) per 9 November 2026, tersedia 278.132 posisi pekerjaan di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72.593 posisi atau 26,10 persen telah terserap, sedangkan 205.539 posisi atau 73,90 persen belum terisi.
Menteri Mukhtarudin mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari percepatan program prioritas nasional untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita ingin menyukseskan program direktif Presiden Prabowo dan program prioritas nasional, yaitu menyiapkan 500 ribu pekerja migran Indonesia. Karena waktunya relatif singkat, kita perlu melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan sertifikasi," ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, peningkatan kualitas calon pekerja migran menjadi kebutuhan mendesak agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kualifikasi yang ditetapkan negara tujuan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan teknis, peningkatan keterampilan, dan sertifikasi kompetensi.
Melalui kerja sama ini, KP2MI dan Universitas Pattimura akan mendorong pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi mahasiswa, alumni, serta masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri.
"Kita melakukan MoU terkait Migrant Center. Peningkatan kapasitas bisa dilakukan oleh Universitas Pattimura. Kita juga sudah memiliki kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga fasilitas Poltekkes yang ada dapat dimanfaatkan," imbuhnya.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penyediaan informasi peluang kerja internasional, pendataan potensi lulusan, penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan negara tujuan, pelatihan vokasi, uji kompetensi, serta edukasi migrasi aman.
Mukhtarudin juga menyoroti potensi sektor perikanan Maluku sebagai salah satu bidang yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar global.
"Perguruan tinggi memiliki peran strategis, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyosialisasikan migrasi aman kepada mahasiswa dan masyarakat," beber Mukhtarudin.
Selain peningkatan kompetensi, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pelindungan pekerja migran melalui Gerakan Nasional Migran Aman, khususnya dalam mencegah penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Keberadaan P4MI di Provinsi Maluku juga diharapkan mendukung penguatan layanan informasi, penempatan, dan pelindungan pekerja migran di daerah.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyiapan tenaga kerja yang memenuhi standar dan kebutuhan industri internasional.
"Tantangan kita adalah bagaimana menyiapkan SDM yang bisa memenuhi permintaan pasar kerja. Kami menyambut kebijakan Pak Menteri dan akan mempersiapkannya sebaik-baiknya," ujar Hendrik.
Menurutnya, Maluku memiliki sejumlah institusi pendidikan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung program tersebut, antara lain Universitas Pattimura, Politeknik Ambon, dan Poltekkes Ambon.
Hendrik menilai dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi peluang bagi daerah untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja.
"Kita harus menyambut peluang ini, apalagi programnya mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBN. Karena itu, kami akan mempersiapkan sebaik-baiknya agar SDM Maluku mampu memenuhi permintaan pasar kerja," ujar Hendrik.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, menyatakan kesiapan kampusnya untuk mendukung pelatihan calon pekerja migran dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan dan fasilitas yang tersedia.
"Kami siap mendukung kebijakan Pak Menteri. Kami juga memiliki fasilitas asrama putra dan asrama putri yang dapat menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program ini," ujar Fredy.
KP2MI Siapkan Kapasitas Pelatihan 248 Ribu Orang per Tahun
Dalam mendukung percepatan penyiapan pekerja migran terampil, KP2MI telah menjalin kerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga melalui 258 lembaga vokasi yang memiliki kapasitas pelatihan mencapai 248.141 orang per tahun.
Pemerintah juga mengembangkan Program SMK Go Global dengan target penempatan bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.
Untuk memperkuat layanan migrasi aman, KP2MI telah meresmikan 43 Migrant Center di perguruan tinggi dan satu pusat layanan serupa di lembaga pelatihan.
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode Januari 2025 hingga 9 November 2026, tercatat 97 layanan penempatan pekerja migran asal Maluku.
Penempatan tersebut mencakup sektor pekerjaan domestik, perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian, dan kesehatan.
Melalui kemitraan dengan Universitas Pattimura, KP2MI menargetkan penguatan penyiapan tenaga kerja asal Maluku agar memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar internasional, sekaligus memperoleh akses layanan pelindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke Indonesia.
