Capacity Building TPID dan penyusunan One Page Summary Tahun 2026 di Chapella Ballroom Manis Ae Cabin & Resto Bromo, kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Probolinggo, InfoPublik – Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa inflasi tahunan (year on year) Kota Probolinggo berada pada angka 2,62 persen. Meski masih dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo terus memperkuat pengawasan harga dan kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Aminuddin saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penyusunan One Page Summary Tahun 2026 di Chapella Ballroom Manis Ae Cabin & Resto Bromo, kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
“Ini menandakan bahwa kita berada pada kondisi stabilitas inflasi yang sangat baik. Tetapi ini harus terus kita jaga. Jangan sampai ada satu sektor yang lengah, karena inflasi dipengaruhi banyak hal,” ujar Aminuddin.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan harga komoditas, tetapi juga dipengaruhi kelancaran transportasi, distribusi barang, serta ketersediaan pasokan pangan di pasar.
Gangguan pada salah satu sektor tersebut dapat berdampak terhadap kenaikan harga. Karena itu, Aminuddin meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TPID meningkatkan koordinasi dan memperkuat langkah antisipasi.
“Tujuan kita bukan semata-mata untuk komunikasi atau mengambil tindakan lebih cepat, tetapi juga menguatkan sinergitas dan kolaborasi. Kita harus tahu perkembangan harga di pasar dari hari ke hari, sehingga setiap potensi gejolak bisa diantisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Wali Kota menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah.
Ia menyebut perputaran uang di Kota Probolinggo diperkirakan mencapai Rp16,5 triliun pada akhir 2025. Aktivitas ekonomi tersebut dinilai perlu terus didorong melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, pariwisata, serta perluasan transaksi nontunai.
Salah satu strategi yang dikembangkan Pemkot Probolinggo adalah Bersolek Performance Based City Transformation Model (BPCTM), yakni model transformasi kota berbasis kinerja yang didukung dasbor digital.
Melalui pendekatan tersebut, perkembangan program perangkat daerah diharapkan dapat dipantau secara berkala sehingga pemerintah lebih cepat merespons berbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Aries Santoso, mengatakan sinergi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia telah mendukung capaian Kota Probolinggo dalam pengendalian inflasi.
Menurutnya, Kota Probolinggo berhasil meraih predikat pemerintah daerah berprestasi terbaik ketiga regional Jawa dalam pengendalian inflasi.
Aries juga menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai 5,68 persen, yang dinyatakannya sebagai capaian tertinggi di wilayah Pendalungan.
“Pelaksanaan capacity building hari ini merupakan langkah konsolidasi dari rangkaian program kerja strategis TPID sekaligus tindak lanjut arahan Wali Kota dalam mempersiapkan penyusunan One Page Summary dan pemenuhan instrumen evaluasi TPID tahun anggaran 2027,” jelas Aries.
Ia menerangkan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan program kerja lintas perangkat daerah, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, perhubungan, perindustrian, hingga komunikasi publik.
Selain memperkuat koordinasi, forum itu juga dimanfaatkan untuk mematangkan indikator kinerja, meningkatkan kualitas laporan, dan merumuskan inovasi pengendalian inflasi.
(es/pin)
