Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Ballroom Paseban Sena, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Probolinggo, InfoPublik – Sebanyak 135 pelaku usaha mengikuti bimbingan teknis (bimtek) implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk meningkatkan kepatuhan perizinan serta mendukung iklim investasi yang kondusif.
Peserta berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perusahaan penanaman modal asing (PMA), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), pengusaha properti, perusahaan transportasi, hingga sektor usaha lainnya.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, iklim investasi yang baik harus didukung pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, para pelaku usaha perlu memahami perubahan klasifikasi kegiatan usaha agar perizinan yang dimiliki sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan.
"Melalui implementasi KBLI 2025, saya berharap para pelaku usaha dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya secara tepat, sehingga terdapat kesesuaian antara bidang usaha yang dijalankan dengan perizinan berusaha yang dimiliki. Dengan demikian, kepastian hukum dan tertib administrasi dalam menjalankan usaha dapat semakin terwujud," ujar Aminuddin di Ballroom Paseban Sena, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Selain pemahaman KBLI 2025, Wali Kota menekankan pentingnya kepatuhan pelaporan LKPM sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, LKPM bukan sekadar kewajiban administratif. Data investasi yang disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu diperlukan pemerintah untuk merumuskan kebijakan, menyusun strategi peningkatan investasi, serta menentukan langkah pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran.
Aminuddin meminta pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mendorong perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan pendampingan agar pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator pengembangan dunia usaha.
"Keberhasilan membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pelaku usaha. Karena itu, manfaatkan kegiatan ini sebagai ruang diskusi dan konsultasi untuk menggali informasi, menyampaikan kendala, serta memperoleh solusi dari para narasumber," tambahnya.
Bimtek yang diselenggarakan secara hibrida tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Direktur Wilayah IV Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Agus Joko Saptono, turut memberikan sambutan secara daring.
Sementara itu, materi implementasi KBLI 2025 disampaikan Arief Margatama. Adapun tata cara pelaporan LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS) dijelaskan oleh Rivo Marzudin dan Yuli Supriyanto.
Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai kewajiban pelaporan investasi, termasuk kemungkinan sanksi bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.
Salah satu peserta dari perusahaan transportasi di Kota Probolinggo menanyakan ketentuan pelaporan bagi perusahaan yang memiliki lima KBLI, tetapi baru menjalankan tiga bidang usaha.
Peserta tersebut ingin mengetahui apakah perbedaan antara jumlah klasifikasi usaha yang terdaftar dan kegiatan yang telah beroperasi dapat memengaruhi status perizinan perusahaan.
Menanggapi pertanyaan itu, Rivo Marzudin menjelaskan pentingnya kesesuaian data LKPM dengan kondisi nyata kegiatan usaha. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha perlu memperhatikan tenggat pelaporan agar tidak menghadapi konsekuensi administratif.
"Biasanya LKPM itu kembali atau belum disetujui jika diisi 0, jika ada kendala bisa disampaikan ke petugas baik di DPMPTSP kota maupun bisa menghubungi saya langsung karena selaku PIC area Jatim. Karena jika tidak dilaporkan bisa dikenai sanksi dan pencabutan izin serta tidak bisa dilakukan pemulihan. Karena itu kewajiban pelaporan harus dipenuhi sesuai tenggang waktu yang sudah ditentukan, supaya tidak sampai terjadi pemberian SP1, SP2 hingga pencabutan," jelas Rivo.
Ia mengimbau pelaku usaha yang menghadapi kendala pengisian LKPM untuk berkonsultasi dengan petugas DPMPTSP Kota Probolinggo atau narahubung wilayah Jawa Timur dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
(yul/fa)
