Kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Penyusunan One Page Summary Tahun 2026 di Chapella Ballroom Manis Ae Cabin & Resto Bromo, kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Probolinggo, InfoPublik – Bank Indonesia (BI) Malang mencatat inflasi tahun berjalan (year to date) Kota Probolinggo berada di kisaran 1,6 persen berdasarkan pemantauan yang disampaikan pada November 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan BI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan pengendalian inflasi di Kota Probolinggo perlu terus diperkuat melalui kerja sama antardaerah, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal itu disampaikan Indra dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Penyusunan One Page Summary Tahun 2026 di Chapella Ballroom Manis Ae Cabin & Resto Bromo, kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Indra menjelaskan, Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah strategis dalam cakupan kerja BI Malang yang dikenal dengan sebutan Sapta Rona Pesona, meliputi Probolinggo Raya, Pasuruan Raya, dan Malang Raya.
Menurutnya, Kota Probolinggo memiliki sejumlah keunggulan, antara lain letak geografis yang strategis, peran sebagai daerah penyangga, serta potensi sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Visi dan misi kami nyambung dengan inisiatif yang dilakukan Pak Wali Kota, terutama dalam hal digitalisasi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi salah satu nilai tambah bagi Kota Probolinggo,” ungkap Indra.
Ia menilai keterbatasan lahan perkotaan tidak harus menjadi penghambat dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan lahan yang tersedia sekaligus memperkuat kerja sama dengan daerah lain.
Salah satu langkah yang disorot adalah penjajakan kerja sama antardaerah antara Kota Probolinggo dan Kota Ternate untuk mendukung penguatan pasokan pangan.
Menurut Indra, langkah tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi keterbatasan produksi pangan di wilayah perkotaan.
Selain pengendalian inflasi, Indra mengingatkan pentingnya menciptakan sumber pendapatan dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Digitalisasi dan hilirisasi dinilai dapat menjadi strategi untuk memperluas aktivitas ekonomi, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia juga melihat peluang bagi Kota Probolinggo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari capaian saat ini, sepanjang berbagai faktor pendukung dapat terus diperkuat.
Terkait stabilitas harga, Indra menyebut inflasi year to date Kota Probolinggo masih berada di kisaran 1,6 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu terus dipantau dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah.
Sementara itu, sasaran inflasi nasional ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi plus atau minus 1 persen.
Di bidang sistem pembayaran, BI Malang turut mendorong perluasan digitalisasi transaksi melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Penguatan sistem pembayaran digital diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Indra juga menyoroti pentingnya kualitas dokumentasi dan penyusunan narasi program pengendalian inflasi dalam menghadapi penilaian TPID Award 2027.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan, tetapi juga perlu didukung data, dokumentasi, dan penjelasan mengenai dampak yang dihasilkan.
Ia memperkenalkan pendekatan 3I dan 1S sebagai prinsip penyusunan narasi program, yakni impactful (berdampak), inclusive (inklusif), integrative (terintegrasi), dan synergy (sinergi).
Pendekatan tersebut menekankan pentingnya program yang memiliki dampak terukur, melibatkan masyarakat, menunjukkan kolaborasi lintas sektor, serta dilaksanakan melalui kerja sama nyata antarlembaga.
“Dua foto yang sama bisa dinarasikan berbeda. Yang membedakan adalah bagaimana kita membangun narasinya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa program tersebut berdampak, inklusif, integratif, dan merupakan hasil sinergi semua pihak,” jelasnya.
Indra menegaskan bahwa BI Malang siap melanjutkan dukungan kepada Pemerintah Kota Probolinggo dalam pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengembangan sistem pembayaran digital.
Melalui penguatan kerja sama antara BI, TPID, dan pemerintah daerah, berbagai program ekonomi diharapkan semakin efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
(es/fa)
