Ketua Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep Ahmad Rifa'i mengapresiasi masuknya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai finalis Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep 2026.
Sumenep, Infopublik - Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau menghubungkan organisasi perangkat daerah (OPD). Masyarakat harus bisa memperoleh informasi yang berkualitas, dilayani dengan cepat, dan mengakses dokumen publik sesuai ketentuan hukum. Prinsip ini menjadi perhatian Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, saat mengapresiasi SIPINTAR PPID milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang masuk finalis Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep 2026.
Ketua KI Kabupaten Sumenep Ahmad Rifa’i menilai, SIPINTAR PPID berpotensi menjadi instrumen reformasi birokrasi digital. Jika dikembangkan dan diterapkan secara konsisten, inovasi ini dapat memperkuat pelayanan informasi, memperluas pengawasan masyarakat, serta mendorong transparansi penggunaan anggaran.
“Menurut saya, aplikasi dan program SIPINTAR PPID berpotensi menjadi instrumen reformasi birokrasi digital. Tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tetapi juga memperkuat pengawasan masyarakat, mendorong transparansi penggunaan anggaran, dan membangun pemerintahan daerah yang bersih,” ujarnya.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pengumuman finalis Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep 2026 di Gedung Islamic Center Bindara Saod, Sumenep, Rabu (11/11/2026). Diskominfo masuk kategori inovasi perangkat daerah melalui aplikasi dan program SIPINTAR PPID.
Menurut Ahmad Rifa’i, keberhasilan inovasi keterbukaan informasi tidak bisa hanya diukur dari keberadaan aplikasi maupun jumlah OPD yang terhubung. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan sistem tersebut memenuhi hak masyarakat atas informasi publik secara efektif dan sesuai aturan.
Karena itu, kualitas informasi, kecepatan pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, keterbukaan dokumen, dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam pengembangan SIPINTAR PPID.
“Ukuran utamanya harus terletak pada kualitas informasi, kecepatan pelayanan, kepatuhan hukum, keterbukaan dokumen, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Penekanan tersebut penting agar digitalisasi pelayanan informasi tidak berhenti pada pemindahan proses administrasi ke platform elektronik. Inovasi perlu memastikan masyarakat lebih mudah mengajukan permohonan informasi, memperoleh jawaban yang sesuai ketentuan, dan mengetahui informasi publik yang memang wajib dibuka.
SIPINTAR PPID juga dinilai dapat menjadi mitra strategis KI Kabupaten Sumenep dalam mendorong pemerintahan yang informatif dan terbuka. Sinergi antara pengelola informasi publik dan lembaga yang mengawal keterbukaan informasi diperlukan agar pemenuhan hak masyarakat berjalan lebih optimal.
Pengembangan inovasi di Kabupaten Sumenep turut terlihat dari meningkatnya jumlah usulan dalam Anugerah Inovasi Daerah 2026. Berdasarkan laporan panitia yang disampaikan Siswahyudi Bintoro, terdapat 165 usulan inovasi pada 2026, meningkat dari 68 usulan pada 2025.
Jumlah tersebut bertambah 97 usulan atau naik sekitar 142,65 persen dalam setahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya partisipasi perangkat daerah dan berbagai pihak dalam menawarkan gagasan untuk mendukung pembangunan daerah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan jumlah usulan diikuti kualitas penerapan dan keberlanjutan inovasi. Dalam konteks SIPINTAR PPID, hal itu berarti memastikan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi keunggulan saat penilaian, tetapi juga hadir dalam pelayanan sehari-hari.
Dengan demikian, inovasi digital dapat menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Yud/Fer)
