Petugas Satpol PP bersama Diskominfo Kabupaten Lumajang melakukan penertiban reklame yang mengganggu penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi di sepanjang Jalan PB Sudirman, Kamis (12/11/2026).
Lumajang, InfoPublik – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang menertibkan sejumlah reklame tak berizin di sepanjang Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Penertiban dilakukan karena keberadaan reklame tersebut dinilai menghambat pekerjaan penataan jaringan kabel telekomunikasi sekaligus melanggar ketentuan perizinan.
Penertiban menyasar reklame di koridor Jalan PB Sudirman, mulai dari kawasan Simpang Empat ST Plaza hingga Jembatan Pelangi.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Lumajang, Agus Haryoto, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan pemeriksaan data perizinan.
"Berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia, reklame yang menjadi sasaran penertiban tersebut dikategorikan tidak memiliki izin. Selain itu, beberapa penempatannya juga menghalangi proses penarikan kabel dalam rangka penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi," ujar Agus, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keberadaan reklame di sejumlah titik menghambat proses penarikan kabel core bersama yang merupakan bagian dari pekerjaan penataan infrastruktur telekomunikasi di kawasan tersebut.
Penertiban dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang.
Keterlibatan sejumlah instansi tersebut bertujuan memastikan penanganan reklame sesuai ketentuan serta mendukung kelancaran pekerjaan penataan jaringan telekomunikasi.
Agus mengingatkan masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggara reklame agar memperhatikan ketentuan tata ruang sebelum memasang media promosi di fasilitas umum.
Selain memastikan kesesuaian lokasi pemasangan, penyelenggara reklame diwajibkan mengurus perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta memenuhi kewajiban pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
"Setiap pemasangan reklame perlu memperhatikan ketentuan tata ruang, mengurus perizinan resmi melalui Mal Pelayanan Publik, serta memenuhi kewajiban pajak reklame. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan tersebut agar tidak mengganggu fasilitas publik maupun infrastruktur yang ada," tegasnya.
Menurut Agus, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan diperlukan untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang publik sekaligus menghindari tindakan penertiban di kemudian hari.
Melalui penertiban tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berupaya menjaga keteraturan kawasan perkotaan serta memastikan pekerjaan penataan jaringan telekomunikasi dapat berlangsung tanpa hambatan dari pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
