Melalui inovasi SIPINTAR PPID, Diskominfo sukses menyabet gelar sebagai finalis kategori inovasi perangkat daerah.
Sumenep, Infopublik - Keterbukaan informasi publik tidak cukup dilakukan ketika masyarakat mengajukan permohonan atau sengketa informasi muncul. Pemerintah perlu menyediakan informasi secara proaktif, memperbarui data secara berkala, dan memanfaatkan teknologi agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Pendekatan inilah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melalui inovasi SIPINTAR PPID yang masuk finalis kategori inovasi perangkat daerah dalam Anugerah Inovasi Daerah (AID) 2026.
Inovasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan informasi publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah daerah berharap keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi dalam pembangunan.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep Indra Wahyudi mengatakan, pola pelayanan informasi publik kini perlu bergeser dari pendekatan reaktif menjadi proaktif. Artinya, pemerintah tidak hanya bergerak saat muncul permintaan atau sengketa informasi, tetapi juga aktif menyediakan dan memperbarui informasi yang menjadi hak masyarakat.
“Keterbukaan informasi saat ini adalah kebutuhan bersama. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui PPID utama dan PPID pembantu bergeser dari yang dulunya reaktif, baru bergerak jika ada sengketa informasi menjadi proaktif dan adaptif,” kata Indra kepada Media Center.
Menurut dia, Diskominfo telah membangun sejumlah kanal untuk mendukung keterbukaan informasi publik, mulai dari sistem pengelolaan informasi, portal Satu Data, portal berita, hingga portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Informasi juga diperbarui sesuai kategori penyediaannya, baik secara berkala, serta-merta, maupun setiap saat, serta disebarluaskan melalui media sosial.
Pengembangan berbagai kanal tersebut diharapkan membuat informasi pemerintahan lebih mudah dijangkau masyarakat. Dengan akses yang lebih terbuka, warga dapat mengikuti kebijakan dan program pemerintah sekaligus berpartisipasi dalam proses pembangunan. “Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan,” tegasnya.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa inovasi daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi capaian administratif pemerintah.
“Inovasi ini sebenarnya bukan untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat. Nantinya inovasi Bapak Ibu semua kita pergunakan, yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Achmad Fauzi saat menghadiri puncak AID 2026 di Gedung Islamic Center Bindara Saod, Kecamatan Batuan, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah dan peserta umum yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memperluas gagasan dan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan daerah.
Bagi Diskominfo, masuknya SIPINTAR PPID sebagai finalis menjadi dorongan untuk terus mengembangkan tata kelola informasi publik. Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem dan kanal yang telah dibangun benar-benar digunakan secara konsisten, diperbarui sesuai kebutuhan, serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi.
Partisipasi dalam AID Kabupaten Sumenep 2026 juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), panitia menerima 165 proposal inovasi dari kategori organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, dan masyarakat. Pada tahun sebelumnya, jumlah usulan tercatat sebanyak 68 inovasi.
Dengan demikian, jumlah usulan bertambah 97 inovasi atau meningkat sekitar 142,65 persen dibandingkan 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meluasnya partisipasi dalam menghadirkan gagasan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep.
Namun, bertambahnya jumlah proposal perlu diikuti penerapan yang berkelanjutan dan manfaat yang terukur. Pada inovasi keterbukaan informasi seperti SIPINTAR PPID, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform digital, tetapi juga oleh kualitas informasi, kemudahan akses, dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, inovasi daerah diharapkan tidak berhenti pada kompetisi dan penghargaan, melainkan menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
(Yud/Fer)
