Mendes PDT, Yandri Susanto, saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. (foto: Humas Kemendes PDT)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik melalui kolaborasi dengan berbagai mitra dan pengembangan layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan, selama dua tahun terakhir Kemendes PDT telah menandatangani lebih dari 70 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga organisasi masyarakat.
Menurut Yandri, kerja sama tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing lembaga untuk mendukung terwujudnya pembangunan desa yang maju dan mandiri. Kolaborasi juga menjadi salah satu bentuk keterbukaan pemerintah agar pelaksanaan program dapat diketahui dan melibatkan kontribusi publik.
"Ini cara kami memberikan informasi terbuka nggak ada yang kami tutup-tutupi. Ini yang akan kami lakukan ayo sama-sama kerja dan ayo kerja bersama," tegas Yandri saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Intinya kami ingin memastikan program ini tidak kami kekepin sendiri. Kami nggak ragu bahwa kebijakan publik itu kata kunci yang paling penting adalah kerja sama," imbuhnya.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendes PDT. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, hingga capaian kinerja kementerian.
Langkah ini bertujuan memastikan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat diketahui serta diawasi masyarakat. Untuk mendukung pelayanan, Kemendes PDT menyediakan sejumlah kanal permohonan informasi, baik secara langsung maupun digital.
Kanal tersebut antara lain Sistem Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi (SIPEMANDU) Desa, layanan pesan singkat (SMS), Pusat Pengaduan Layanan dan Informasi (PPLI), serta pusat panggilan atau call center.
Selain itu, Kemendes PDT terus membuka ruang diskusi melalui audiensi dan dialog langsung antara Yandri beserta jajaran dengan para pemangku kepentingan. Melalui berbagai saluran tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menyampaikan permintaan informasi maupun pengaduan secara terintegrasi.
Dalam presentasi uji publik tersebut, Yandri memaparkan berbagai upaya itu di hadapan dewan juri yang terdiri atas Ketua Dewan Pers periode 2022–2025 Ninik Rahayu, Jurnalis sekaligus Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dan Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KIP Edi Purwanto.
Paparan tersebut menegaskan upaya Kemendes PDT membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, kementerian mendorong publik turut mengawal kebijakan serta program pembangunan desa.
