Kepala BKHM, Yudhistira Nugraha (kiri), Kepala BKPDM, Toni Toharudin (tengah), dan Kepala Pusmendik, Rahmawati (kanan), dalam Temu Media Evaluasi Pelaksanaan TKA Jenjang SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Dugaan pelanggaran tata tertib dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA dan SMK/MAK 2026 turun sekitar 78 persen, dari 308 temuan pada gelombang pertama menjadi 68 temuan pada gelombang kedua.
Penurunan itu menjadi salah satu hasil evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperkuat integritas dan keandalan penyelenggaraan asesmen nasional.
Di sisi lain, tingkat kehadiran peserta pada gelombang kedua yang berlangsung pada 2–5 November 2026 mencapai lebih dari 97 persen setiap hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan TKA 2026 mencatat lebih dari 3,8 juta pendaftar, meningkat dibandingkan sekitar 3,4 juta peserta pada tahun sebelumnya.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin mengatakan, evaluasi pelaksanaan TKA mencakup partisipasi peserta, penanganan gangguan teknis, serta pengawasan integritas. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan sistem dan mekanisme penyelenggaraan TKA pada jenjang berikutnya.
“Secara umum, partisipasi tahun ini memang berada di sekitar 3,8 juta peserta, dibandingkan sekitar 3,4 juta pada tahun sebelumnya. Kami juga melihat bagaimana penanganan gangguan teknis dan pengawasan integritas selama pelaksanaan TKA,” ujar Toni dalam Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Senin (9/11/2026).
TKA 2026 diselenggarakan melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Gelombang pertama berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 dengan 2.118.746 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.813.155 peserta mengikuti ujian melalui moda daring dan 305.591 peserta menggunakan moda semi daring.
Tingkat kehadiran harian pada gelombang pertama berkisar antara 84,67 hingga 96,98 persen. Sementara itu, gelombang kedua diikuti 1.643.553 pendaftar, terdiri atas 1.416.281 peserta moda daring dan 227.272 peserta moda semi daring.
Kehadiran peserta pada gelombang kedua relatif stabil, yakni 96,74 persen pada hari pertama, 97,15 persen pada hari kedua, 97,07 persen pada hari ketiga, dan 97,04 persen pada hari keempat. Adapun gelombang khusus mencatat 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Bagi peserta Paket C, hasil TKA digunakan untuk keperluan penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.
Selain integritas, keandalan sistem menjadi perhatian dalam evaluasi TKA 2026. Gangguan teknis sempat terjadi pada 27 Oktober 2026, saat pelaksanaan gelombang pertama. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang terdampak, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 022 Tahun 2026 yang mengatur sesi khusus pada 30 Oktober 2026.
Dari peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi khusus tersebut, sebanyak 76,7 persen hadir. “Jadi, ketika ada gangguan di sesi pertama, hari kedua, kita langsung selesaikan, tidak menunggu waktu lama,” kata Toni.
Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen meningkatkan kapasitas layanan basis data bank soal dan layanan manajemen koneksi, masing-masing dari dua menjadi sepuluh unit layanan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap konfigurasi sistem dan aplikasi, termasuk pembatasan permintaan serta pengaturan akses berdasarkan wilayah yang diizinkan.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur digital agar pelaksanaan asesmen dapat berlangsung lebih andal, terutama ketika diikuti peserta dalam jumlah besar secara serentak.
Penurunan jumlah dugaan pelanggaran dari 308 menjadi 68 temuan menunjukkan perbaikan dari sisi kepatuhan terhadap tata tertib. Namun, angka tersebut masih memerlukan tindak lanjut untuk memastikan setiap kasus ditangani berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.
Toni menjelaskan, salah satu bentuk dugaan pelanggaran pada gelombang pertama adalah siaran langsung atau live serta unggahan foto dari ruang ujian. Meski tidak seluruh unggahan menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap melanggar ketentuan pelaksanaan TKA.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Rahmawati mengatakan, dugaan pelanggaran dapat melibatkan peserta didik maupun pelaksana di satuan pendidikan, termasuk pengawas dan teknisi. Penentuan sanksi dilakukan setelah proses konfirmasi dan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal.
“Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman,” ujar Rahmawati.
Dalam rekapitulasi awal gelombang pertama, terdapat 14 temuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. BKPDM telah mengoordinasikan temuan tersebut dengan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti. Klarifikasi bersama dinas pendidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran masih berlangsung.
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen. Pengawasan bersama Ombudsman RI juga dilakukan di 34 provinsi.
Sebelumnya, pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 yang mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi tata tertib TKA.
Kemendikdasmen juga mengingatkan sekolah untuk memastikan seluruh unsur pelaksana memahami ketentuan sebelum ujian berlangsung. Setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang diperoleh dan hasil pemeriksaan.
Dengan jumlah peserta yang terus meningkat, evaluasi TKA 2026 tidak hanya berfokus pada kelancaran pelaksanaan, tetapi juga pada konsistensi pengawasan, ketahanan sistem, dan penegakan tata tertib. Ketiga aspek tersebut menjadi penting untuk menjaga kredibilitas hasil asesmen yang digunakan dalam memetakan capaian akademik peserta didik.
