Indonesia Desak Rusia Hentikan Rekrutmen WNI Jadi Personel Militer

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah  Indonesia mendesak Pemerintah Rusia melalui jalur diplomatik agar menghentikan secara efektif dan sesegera mungkin praktik perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi personel militer maupun formasi bersenjata lainnya di Rusia, Minggu (1/11/2026). Langkah itu diambil menyusul kabar mengenai tewasnya seorang WNI yang bergabung dalam dinas militer Rusia saat diterjunkan di medan konflik Ukraina.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, melalui keterangan resmi, Minggu (1/11/2026).

Yvonen menegaskan,  Indonesia memberikan perhatian serius terhadap masalah itu, terutama menyangkut indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam proses perekrutan tersebut.

“Pemerintah RI meminta pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apapun,” kata Yvonne.

Ia mengatakan, pemerintah RI secara resmi telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari segala mekanisme rekrutmen militer Rusia.

Terkait laporan tewasnya seorang WNI berinisial MT yang pertama kali dirilis Dinas Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR), pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow masih melakukan penanganan intensif.

HUR menyebutkan,  MT tewas usai sepekan diterjunkan di medan perang setelah menandatangani kontrak satu tahun.

“KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan,” ujar Yvonne seraya menekankan bahwa seluruh prosedur verification dijalankan dengan mematuhi aturan pelindungan data pribadi.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Kemlu RI mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa berhati-hati saat menerima penawaran kerja di luar negeri.

 Warga diimbau memverifikasi keabsahan lowongan melalui instansi resmi, tidak tergiur imbalan yang tidak wajar, serta menolak menandatangani kontrak kerja yang tidak dipahami isinya.