Jakarta, InfoPublik – Penetapan upah minimum 2027 memasuki tahap penting. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum kepada seluruh gubernur di Indonesia, dengan menekankan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Pemerintah meminta gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan agar penetapan upah minimum tahun depan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap daerah.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (18/11/2026).
Pedoman tersebut menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.
Bagi provinsi serta kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai hasil penghitungan itu digunakan untuk menentukan penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa sebesar 0,50 hingga 1.
Menurut Yassierli, nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Dengan demikian, rekomendasi pengupahan perlu mempertimbangkan karakteristik perekonomian dan kondisi pasar kerja di masing-masing wilayah.
Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027. KHL provinsi digunakan untuk penghitungan UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota menjadi dasar penghitungan UMK.
Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan KHL dimaksudkan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya untuk hidup layak.
Kombinasi data KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan menjadi pertimbangan agar kebijakan pengupahan tidak hanya memperhatikan daya beli pekerja, tetapi juga keberlangsungan usaha.
Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, atau risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau tuntutan pekerjaan yang lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi.
Pemerintah juga menetapkan tenggat waktu bagi kepala daerah dalam menetapkan upah minimum 2027, yaitu: 21 November 2026: batas akhir penetapan UMP, 25 November 2026: batas akhir penetapan UMK, Lima hari setelah penetapan UMP: batas akhir penetapan UMSP, dan Lima hari setelah penetapan UMK: batas akhir penetapan UMSK.
“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Yassierli.
Seluruh upah minimum 2027 yang ditetapkan gubernur, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Adapun upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan besaran upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.