Jakarta, InfoPublik – Pengusaha belum diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut, sehingga informasi mengenai Danantara sebagai pengelola belum memiliki dasar keputusan resmi.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon. Kemnaker juga membantah pernah menyatakan bahwa kementerian tersebut akan menjadi pengelola dana.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan kebijakan Dana Cadangan Pesangon masih memerlukan peraturan pelaksanaan sebelum mekanisme teknisnya dapat ditentukan.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (19/11/2026).
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan aturan turunan. Karena itu, mekanisme pengelolaan dan berbagai aspek teknis lainnya belum ditetapkan secara final.
Penyusunan aturan tersebut akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Pemerintah akan menghimpun masukan dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, dan pihak terkait lainnya agar kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Menurut Putri, peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek mendasar, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan demikian, penetapan pengelola dan mekanisme penyetoran dana masih menunggu proses perumusan serta penetapan ketentuan resmi pemerintah.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui kanal resmi pemerintah.
Putri menegaskan, setiap perkembangan akan diumumkan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.