:
Oleh lsma, Senin, 18 Juni 2018 | 12:24 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 145
Jakarta, InfoPublik - Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui dua pinjaman berbasis kebijakan—masing-masing senilai $500 juta—untuk membantu Indonesia memperkuat reformasi fiskal dan belanja pemerintah, serta mendorong investasi berkualitas, guna mendukung upaya Indonesia mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Pinjaman pertama akan mendukung program Manajemen Fiskal dan Belanja Pemerintah (Fiscal and Public Expenditure Management Program, FPEMP), yang mencerminkan pendekatan sistematis ADB dalam mendukung reformasi fiskal dan belanja pemerintah Indonesia dengan membantu pemerintah meningkatkan persiapan, transparansi, dan pemantauan anggaran.
“Program ini memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran tertarget dan mutu pengeluaran di bidang prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan sejalan dengan pelaksanaan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dari PBB,” kata Sani Ismail, Spesialis Senior Sektor Keuangan di Departemen Asia Tenggara ADB dalam, siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (17/6).
Menurutnya, penguatan manajemen belanja pemerintah, terutama di tingkat daerah, akan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Ditambahkannya, ADB mendukung reformasi manajemen keuangan dan belanja pemerintah di Indonesia sejak 2001. Disetujui pada 2016, program FPEMP pertama membantu Indonesia memetakan pengeluarannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan SDG.
Sebagai kelanjutannya, program kedua akan membantu menyelaraskan perencanaan prioritas nasional dengan keseluruhan siklus anggaran dan memperluas program bantuan sosial. Program kedua ini juga melengkapi strategi pendapatan jangka menengah pemerintah.
"Reformasi pemerintah di bidang manajemen belanja pemerintah dan transparansi anggaran telah diakui secara internasional, dengan ditempatkannya Indonesia pada peringkat kedua untuk Asia Tenggara dalam Indeks Anggaran Terbuka (Open Budget Index) 2017," ujarnya.
Ia menjelaskan, pinjaman ADB kedua yang baru saja disetujui akan mendanai Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (Stepping-up Investment for Growth Acceleration Program, SIGAP) guna membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan melalui investasi, dengan menjadikan lingkungan regulasi Indonesia lebih ramah bagi dunia usaha dan investor.
Robert Boothe, Spesialis Manajemen Publik di Departemen Asia Tenggara ADB menambahkan bahwa program ini akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi investasi publik dan swasta, sekaligus juga mengatasi kendala investasi di tingkat daerah.
“Reformasi ini termasuk mengonsolidasikan dan mempercepat proses perizinan usaha, melembagakan praktik-praktik regulasi yang baik, dan memperkenalkan berbagai alat serta sistem untuk membantu pemerintah melaksanakan program investasi publiknya," kata Boothe.
Menurut Boothe, selama hampir dua puluh tahun, ADB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya saing investasi karena lingkungan usaha berbiaya tinggi dan sejumlah kendala investasi lainnya telah berkontribusi atas perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Dijelaskannya, pinjaman yang baru ini adalah tahap ketiga—dan terakhir—untuk program SIGAP, yang berawal di 2014 dengan pinjaman untuk mengatasi kendala spesifik pada investasi publik maupun swasta.
"ADB kemudian menyetujui pinjaman lain pada tahun 2016 yang mendukung penguatan kerangka kerja sama pemerintah-swasta, serta pelaksanaan reformasi pengadaan pemerintah untuk mengedepankan efisiensi dan transparansi," katanya.
Untuk diketahui, upaya reformasi pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha dan mempercepat investasi mulai menampakkan hasil. Sampai dengan akhir tahun 2017, investasi asing langsung mencapai tingkat tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, dengan kenaikan pertumbuhan investasi hingga hampir 2% dari tingkat pada akhir 2016.
Upaya perbaikan juga telah meningkatkan posisi daya saing global Indonesia. Dari 189 negara dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) 2018 yang dirilis Bank Dunia, peringkat Indonesia naik dari posisi 114 di tahun 2015 menjadi posisi 72 di tahun 2018.
Masing-masing pinjaman $500 juta tersebut akan dilengkapi pembiayaan paralel yang nilainya ekuivalen dengan €200 juta dari kerja sama pembangunan Jerman melalui Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW).
ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2017, operasi ADB mencapai $32,2 miliar, termasuk $11,9 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama (cofinancing).
