:
Jakarta, InfoPublik - Para Menteri Koordinator (Menko) mengadakan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR-RI Jakarta, Kamis (7/6). Dalam rapat kerja dengan BAnggar tersebut, keempat Menko menyampaikan kebutuhan anggaran untuk 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan serta menjelaskan mengenai kebutuhan anggarannya. "Kita mengajukan anggaran sebesar Rp482,68 miliar untuk tahun depan," kata Darmin dalam rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR-RI, Kamis (7/6).
Darmin memaparkan, kebutuhan anggaran tersebut adalah untuk membiayaai program-program di kementeriannya. Program-program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di 2019 adalah mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Kemudian, program strategi keuangan inklusif dan KUR, menjalankan roadmap e-commerce Indonesia, paket kebijakan termasuk kemudahan berusaha atau EoDB, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat," jelas Darmin.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan anggaran 2019 untuk kementerian yang dipimpinnya. Menurut Luhut Kementerian Koordinator Kemaritiman membutuhkan anggaran Rp 300,291 miliar tahun depan.
"Anggaran Rp300,291 miliar ini dibagi untuk beberapa program, seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp175,77 miliar yang ditujukan pada sekretariat dan inspektorat," kata Luhut.
Selanjutnya, tambah Luhut, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk program koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman yang berada unit kerja di 4 deputi yaitu sebesar Rp124,51 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan kebutuhan anggaran untuk 2019 yang mencapai Rp281,47 miliar.
Menurut Wiranto, anggaran sebesar itu untuk membiayai beberapa program di 2019, yaitu peningkatan kualitas Pemilu dan Pasca Pemilu 2019. Penanganan isu keamanan kawasan dan peningkatan citra positif Indonesia di mata internasional.
Kemudian, peningkatan kerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Amerika, dan Eropa. Lalu, implementasi blue print pilar Polkam masyarakat ASEAN 2025. Penguatan kerja sama dengan organisasi internasional.
"Pagu anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memantapkan Kamtibmas dan keamanan siber, lalu penyelesaian masalah isu seperti kerawanan pelaksanaan pemilu, tingginya kejahatan konvensional, siber, narkoba, hingga terorisme," tegas Wiranto.
Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran pihaknya di 2019 mencapai sebesar Rp381,98 miliar.
Menurut Puan, anggaran Rp381,98 miliar ini untuk mendukung prioritas di sektor PMK program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Selain itu, lanjut Puan, anggaran tersebut juga akan digunakan untu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya membutuhkan anggaran sebesar Rp152,34 miliar.
"Ada juga program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp229,64 miliar, angka ini usai dilakukan penyesuaian dari pagu yang sebesar Rp252,61 miliar. Penyesuaian ini juga untuk gaji, tunjangan kinerja, sarana dan prasarana, dan lainnya," jelasnya.
