Lintas Sektoral Di Kapuas Hulu Komit Benahi Perbatasan

:


Oleh MC KAB KAPUAS HULU, Jumat, 16 Maret 2018 | 10:01 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 486


Kapuas Hulu, InfoPublik - Polres Kapuas Hulu menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (14/3) di Mapolres Kapuas Hulu.

Kegiatan itu melibatkan Internasional Police (Interpol), Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, SH,  Forkompinda Kapuas Hulu serta berbagai Instansi di PLBN Nanga Badau, beberapa aggota DPRD dan Kepala OPD Kapuas Hulu, perwakilan Ormas dan Tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Dalam kegiatan tersbut, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP. Imam Riyadi, SIK., MH, mengatakan, wilayah perbatasan perlu penanganan masalah.

Untuk mengatasi permasalahan di Perbatasan, semua pihak harus satu persepsi. "Kita harus peduli, harus ada konsep pengamanan dan pembangunan untuk masyarakat di perbatasan. Mari kita ubah perbatasan menjadi serambi Negara," kata Kapolres Kapuas Hulu.

Menurut Kapolres Kapuas Hulu, perbatasan infrastrukturnya sudah mulai bagus, tapi perlu perhatian lagi khususnya pada sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan bidang lainnya.

"Mari, kita hilangkan sifat egois sektoral masing-masing, permasalahan tidak akan habis kalau masih ada tertanam sifat tersebut. Tapi kalau kita saling menutupi satu sama lain, saya yakin kemakmuran akan tercipta untuk masyarakat kita,"jelasnya.

Kapolres Kapuas Hulu mengatakan, hal terpenting adalah menghilangkan ketergantungan masyarakat perbatasan dengan barang-barang Malaysia. Sebab itu dari Indonesia sendiri perlu dominasikan barang-barang dalam Negeri di sektor pasar masyarakat perbatasan, untuk merealisasikan itu mari sama-sama mencari solusinya.

“Kita tidak bisa terus menindak pelanggaran yang ada (produk ilegal dari Malaysia), sementara itu kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dan tidak ada produk dalam Negeri disekitar mereka. Maka dari itu perlu juga solusi lain, semoga itu bisa dihasilkan dari pertemuan Rakor ini,” tegas Kapolres Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH menuturkan, untuk memenuhi produk Indonesia bagi masyarakat perbatasan butuh peran aktif dari pengusaha. Pengusaha di perbatasan perlu juga sediakan kebutuhan pokok dari produk Indonesia.

“Seperti halnya pemenuhan gula, harusnya gula Indonesia yang diutamakan. Kita jangan tergantung degan gula Malaysia apalagi itu tidak bisa langsung dikonsumsi,". Bupati Kapuas Hulu mengakui, kawasan perbatasan mempunyai masalah yang cukup kompleks, sementara Pemerintah Kabupaten terbatas pada kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. 

“Memang untuk infrastruktur sudah tidak ada masalah Putussibau-Badau,  gedung PLBN Badau juga sudah bagus. Cuma ada masalah lain terkait arus barang, contonya mobil Indonesia sulit masuk ke Malaysia lewat PLBN Badau, hal ini kami pernah bahas dengan Pemerintah Pusat dan pihak Malaysia,” paparnya.

Permasalahan lainnya masyarakat perbatasan RI-Malaysia di Kapuas Hulu pendapatannya rendah, sebab belum ada alternatif pendapatan lain. Nilai jual produk dan target pasar belum bagus di Malaysia, sebab produk olahannya bukan produk jadi. Disisi lain mata pencaharian masyarakat juga masih bergantung pada ladang yang sistemnya masih berpindah-pindah.

Belum lagi keberadaan pintu lintas batas tradisional (jalur tikus) yang hadir dari faktor hubungan kekeluargaan antara masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga memuculkan perdagangan ilegal. “Perdagangan ilegal tersebut muncul dilatar belakangi batasan biaya belanja warga perbatasan Indonesia ke Malaysia hanya berjumlah  600 RM per satu orang. Terkadang belanja tersebut lebih dari jumlah itu karena satu orang belanja, yang nitip puluhan warga. Itu semua oleh karena keterbatasan transportasi, sementara dari segi aturan itu tidak boleh,” papar Bupati Kapuas Hulu.

Masalah keterbatasan sarana aksesbilitas informasi di perbatasan, sehingga informasi itu lambat masuk ke masyarakat. Infrastruktur dasar di pedalaman juga masih belum memadai. Belum lagi masalah peningkatan ekonomi masyarakatnya, pemanfaatan potensi tambang terkendala karena titik potensi tambang ada di kawasan hutan lindung.

“Saya berharap dari pertemuan ini hendaknya bisa menghasilkan sebuah rekomendasi untuk solusi permasalahan yang ada di Perbatasan,” jelasnya.

Bupati Kapuas Hulu menambahkan, terlepas dari semua permasalahan yang ada di Perbatasan, dirinya sangat mengapresiasi pihak PLBN, Libas dan Polres Kapuas Hulu serta pihak lain yang melakukan pengamanan di perbatasan.

Sebab belakangan terakhir minuman keras dan Narkoba yang diseludupkan dari Malaysia bisa diamankan petugas Penegak Hukum. "Ini salah satu wujud nyata dalam mengatasi beberapa permasalahan yang ada, hasilnya pun positif bagi kita semua,"urainya.

Bupati Kapuas Hulu berharap, agar semua instansi di Kapuas Hulu dapat bekerjasama dengan baik, sehingga tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. “Kami juga mohon kalau ada persoalan harap di koordinasikan cepat dengan kami. Seperti terkait WNA jadi kami tahu dan bisa menjalani tugas kontrol sesuai Tupoksi kami," tutur Bupati Kapuas Hulu.

Kabag Lotas Set NCB Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional, Kombes. Pol. Susetio Cahyadi menyatakan, saat ini Presiden sedang berusaha menggalakan bagaimana perbatasan bisa dikembangkan ke daerahnya masing-masing, namun tergantung dari karakteristik daerah. "Ini tentunya harus ada kerjasama yang baik semua pihak, baik Pemerintah Pusat, dan Pemerintah daerahnya itu sendirian. Bagaimana Perbatasan kita betul-betul terjaga dengan sebaik mungkin,"jelasnya.

Kabag Lotas Set NCB Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional menambahkan, barang ilegal masih sangat mudah didapat masyarakat di Perbatasan. Padahal kualitas barang dari Malaysia kalah dengan kualitas Indonesia. "Kita tidak tahu Negara luar ada menyimpan racun di dalam makanan dari barang tersebut. Maka harus berhenti-hati," tegasnya.

Seluruh masyarakat baik pemuka agama, adat dan sebagainya bagaimana tetap menjaga NKRI, dan tidak berharap dengan barang-barang ilegal dari Negara luar. "Jadi saya tidak mau kegiatan ini hanya sekedar biasa saja. Tapi bagaimana ada rumusan yang terbaik, dari semua pihak untuk membangun dan menjaga Perbatasan," tutup Kabag Lotas Set NCB Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional. (Doc. Bidang SAI-DKIS/Eyv)