Menkominfo Berbagi Pengalaman dengan Delegasi Kementerian Ekonomi Digital Thailand

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berbagi pengalaman yang menyangkut ekonomi digital dengan delegasi Kementerian Ekonomi digital Thailand.

Hal itu terungkap saat Menkominfo menerima Delegasi Thailand yang dipimpin Permanent Secretary dari Ministry of Digital Economy and Society Ajarin Pattanapanchai di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (27/2).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rudiantara menerangkan kebijakan OTT (over-the-top) tidak hanya semakin mempermudah pemain lokal untuk merajai pasar negeri sendiri, namun juga untuk menguasai pasar global.

Menurutnya, Pengembangan industri OTT dalam negeri telah lama menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, terbukti dengan diberlakukannya sistem Pendaftaran Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap layanan terdaftar. "Jadi, pemilik layanan tidak perlu mengajukan permohonan izin usaha, namun hanya cukup mendaftarkan layanannya melalui https://pse.kominfo.go.id/ sebagai wujud light-touch regulation yang dijalankan Kementerian Kominfo," katanya.

Rudiantara mengatakan, Kementerian Kominfo berupaya menciptakan equal level-playing field bagi pemain OTT lokal dengan mendorong pemain OTT global, seperti Google, Facebook dan lainnya, untuk memiliki Bentuk Usaha Tetap (permanent establishment).

Pada kesempatan tersebut Rudiantara mengatakan kementeriannya akan mempelajari lebih jauh mengenai pemberlakuan Badan Usaha Tetap terhadap penyelenggara global yang beroperasi di Indonesia. Courtesy call  ini dilaksanakan untuk memfasilitasi keinginan pemerintah Thailand untuk melaksanakan knowledge sharing dengan pemerintah Indonesia seputar implementasi kebijakan OTT.

Sementara itu, Permanent Secretary MDES Thailand Ajarin Pattanapanchai terkesan dengan apa yang dijelaskan Menkominfo Rudiantara terkait seputar implementasi Kebijakan OTT. "Kami sangat terkesan dengan kebijakan dan tindakan Anda di masa depan. Kami ingin berkolaborasi dengan Indonesia," ujar Ajarin

Menurut Ajarin, di Thailand sendiri, pemerintahnya memberlakukan sistem yang serupa khususnya terhadap penyelenggara sistem elektronik asing. Mereka wajib tercatat sebagai sebuah Company Limited (Co., Ltd.) dan wajib mengantongi sejumlah izin.

Perusahaan asing yang menyelenggarakan sistem elektronik wajib memiliki izin khusus dalam jangka waktu 30 hari setelah perusahaan beroperasi. Platform media sosial yang menyediakan layanan periklanan atau promosi berbayar bahkan dikategorikan sebagai e-commerce. Di samping itu, perusahaan e-commerce tertentu wajib terdaftar di Badan Perlindungan Konsumen Thailand (OCBP).

Lebih jauh lagi, jika kepemilikan saham di sebuah perusahaan e-commerce mayoritas asing, perusahaan wajib memiliki Foreign Business License sesuai dengan ketentuan yang berlaku.