:
Oleh MC Prov Sumatera Barat, Selasa, 30 Januari 2018 | 11:03 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 996
Dharmasraya, Infopublik - Segenap lapisan masyarakat Kabupaten Dharmasraya mengharapkan Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Padang 8-9 Februari 2018, bisa mampir ke Bumi Petro Dolar Dharmasraya.
Orang nomor satu di republik ini bakal didaulat untuk meresmikan proyek padat karya di Sitiung dan proyek pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di belakang rumah dinas bupati di Pulau Punjung.
Kunjungan presiden ini akan menambah semangat warga Kabupaten Dharmasraya dalam memantapkan swasembada pangan dan mengokohkan peran serta kabupaten berjuluk Ranah Cati Nan Tigo ini terhadap ketahanan pangan nasional.
"Kami mengharapkan bapak presiden bisa berkunjung ke Dharmasraya, untuk memotivasi kami dalam mengembangkan usaha pertanian demi kedaulatan pangan nasional," ujar Suma Risman, tokoh masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Jumat (26/1/2018).
Presiden Jokowi, sebagaimana dirilis Biro Humas Setdaprov Sumbar, memang akan berkunjung ke Padang pada tanggal 8-9 Februari 2018.
Rencananya, Presiden akan menghadiri puncak hari pers nasional (HPN) 2018 dan meresmikan serta meninjau berbagai proyek yang berlokasi di Kota Padang dan sekitarnya, seperti meninjau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, meresmikan Pabrik Semen Indarung dan menyerahkan sertfikat tanah kepada masyarakat.
Menurut Kepala Biro Humas, Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal, agenda Presiden Jokowi ke Padang sudah dikonsultasikan dengan dua menteri, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kedua menteri sudah menyepakati. "Tinggal persiapan saja kita matangkan," sebut Jasman Rizal.
Disela-sela itu, presiden yang gemar musik klasik dan motor antik ini diharapkan bisa menyisihkan waktu untuk bertemu dengan rakyatnya di Dharmasraya.
"Kami sudah menyiapkan acara untuk menyambut Bapak Presiden," ujar Suma Risman.
Salah satunya adalah peresmian proyek Padat Karya yang dibiayai oleh Kementerian PUPR tahun 2018 ini, dan peresmian Rusunawa yang dananya juga bersumber dari Kementerian PUPR. (MC Prov Sumbar/Diskominfo/Eko Kurniawan)
