Mendagri: Pilkada Langsung Bukan Penyebab Korupsi Kepala Daerah

Jakarta,InfoPublik-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan maraknya dugaan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, bukan implikasi pelaksanaan pilkada langsung.

Menurut Mendagri, kasus korupsi kepala daerah baru-baru ini bukan lantaran sistem yang ada saat ini. Pemerintah juga tidak mungkin mengubah pelaksanaan pilkada lewat mekanisme tidak langsung, karena harus mengubah aturan perundang-undangannya terlebih dahulu.

"Mengubah undang-undang itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah bagus kok. Ini kan maunya langsung yang kenal rakyat. Pihak yang harusnya disalahkan dalam kasus ini adalah individu terkait. Tindak korupsi tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9).

Dia  menilai, kasus korupsi tak selalu menjadi masalah tingginya biaya politik saat pilkada. "Parpol menerapkan berbagai mekanisme dalam merekrut para calon kepala daerah. Proses itu seperti psikotes yang diikuti setiap kader lalu pendidikan politik," tambahnya.

Foto: antarafoto.com