:
Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Jumat, 25 Agustus 2017 | 08:48 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 506
Surabaya, InfoPublik - Komisi D DPRD Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat, yaitu Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Kementerian Pekerjaan Umum agar segera memperbaiki jalan nasional di Jatim, terutama milik provinsi yang saat ini diambil alih oleh Nasional.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa di DPRD Jatim, Jumat (25/8) mengatakan di Pulau Madura wilayah utara semula milik provinsi sekarang diambil pusat. Dimana jalan itu mulai Bangkalan hingga Sumenep sepanjang 90 km, jalannya rusak. Hingga kini tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah pusat. Akibatnya perekonomian disana tidak dapat lancar dan menurun.
Lebih lanjut, seharusnya Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jatim yang menjadi domain perwakilan pusat bisa jemput bola dan turun tangan dalam menyelesaikan jalan rusak di Jatim.
Jika BBPJN VIII mau turun dibawah, Aliyadi optimistis jalan rusak milik pusat yang ada di Jatim tidak akan terbengkalai. ”Saya heran apa saja pekerjaan BBJN VIII. Tak heran gubernur minta pemerintah mengganti Kepala BBJN VIII yang sekarang. Kami berharap secepatnya pusat menyelesaikan jalan rusak di Jatim,” ujar Aliyadi politisi asal Fraksi PKB.
Dari laporan yang masuk ke DPRD Jatim, daerah-daerah yang paling banyak mengalami kerusakan pada jalan nasionalnya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi, Probolinggo, Ngawi, Tuban, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Lamongan dan Trenggalek.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, Atika Banowati menegaskan jika Komisi D bersama Dinas PU Bina Marga Jatim berencana mendatangi Kementerian PU Bina Marga. Hal ini terkait ditelantarkannya sejumlah ruas jalan provinsi yang kini diambilalih dan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Kondisi ini jika tidak segera diperbaiki maka masyarakat Jatim yang akan dirugikan.
”Memang, kami berencana akan mendatangi Kementerian PU Bina Marga terkait banyaknya jalan milik provinsi yang kewenangannya kini diambilalih pusat namun ditelantarkan. Banyak jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan seharusnya segera mendapat perhatian melalui sejumlah perbaikan,” tegas politisi asal Partai Golkar. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-pca/eyv)
