Monitoring Dan Evaluasi Aksi Anti Korupsi Terintegrasi

Pematangsiantar, InfoPublik-Pada rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi anti korupsi terintegrasi yang dibuka Plh.Walikota diwakili Plt.Sekda Ir. Reinward Simanjuntak,MM diaula Bappeda pemko Pematangsiantar, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat menyampaikan progres laporan kinerja sesuai dengan kesepakatan fakta integritas tentang rencana aksi anti korupsi, dihadapan Safri Lubis selaku teknical asisten Komisi Pemberantasan Korupsi, kamis (13/7).

Kadis Kominfo kota Pematangsiantar melalui kabid pelayanan e-gouvernment Pardomuan Nasution melaporkan  progress yang sedang dikerjakan diskominfo pada program yang akan dterintegrasikan yaitu, bagaimana aplikasi dan akses internet sampai keseluruh OPD dan Kecamatan, serta sudah melakukan beberapa penelitian dan survei, dimana sistem aplikasi yang digunakan harus terintegrasi dengan jaringan internet ke seluruh OPD, kendalanya adalah ketiadaan akses Internet tersebut, kami butuh anggaran sekitar  3 milyar untuk  pengadaannya. 

Dengan menyesuaikan penyalurannya, kami telah mendata pemakaian internet di masing OPD, kami juga telah melakukan mapping sudah sesuai, agar seluruh OPD dapat berkordinasi dengan diskominfo, Kami juga telah menyiapkan data cetre dengan perbaikan item-item yang diperlukan seperti programer hingga web desainer, agar kita bisa segera mengaplikasikan konsep e-goverment. Pada tahun 2018 kota Pematangsiantar direncanakan  sudah bisa diluncurkan, kemudian representatifnya ruangan di diskominfo untuk Centre."katanya.

Drs.Midian Sianturi mengatakan pemko Pematangsiantar melalui bappeda berkomitmen untuk menerapkan kesepakatan rencana aksi anti korupsi terintegrasi ini, kami sudah berkordinasi dengan  pemko Medan, saat ini aplikasi e-planning sudah dapat diakses, programer sedang dalam tahap penyempurnaan aplikasi,  harapan kami dapat dilaunching Agustus tahun ini, e-planning sedang dalam tahap penyesuaian harga, saat ini aplikasi berisfat hosting ada 2 server untuk smart city dan e-planning, diharapkan kepada bapak dari KPK dapat memberi asistensi untuk aplikasi e-planning agar lebih sempurna lagi" katanya. 

Sementara itu programer bappeda mengatakan pada 7 juli  2017 telah berkoordinasi dengan tim teknis di medan, sementara itu kordinasi di Pematangsiantar harus tetap disempurnakan dalam hal perencanaan lkpd, data referensi bahwa proses e-planning menganut semua konsep akan menjadi mudah, sistem perencanaan data base yang sudah dikerjakan aplikasi ini sudah berjalan dengan menggunakan domain resmi pemko yang ada. 

Rapat diikuti  DPKAD, Dinas Kesehatan , Inspektorat, DPMPTSP dan lainnya, acara tanya jawab dipandu oleh asisten perekonomian Drs. M.Akhir Harahap. (Humas Pemko Pematangsiantar/eyv).