:
Oleh Wawan Budiyanto, Kamis, 18 Mei 2017 | 09:46 WIB - Redaktur: Elvira Inda Sari - 702
Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Panggah Susanto mengatakan peluang pengembangan industri agro di Indonesia untuk masa depan masih cukup menjanjikan. Industri agro berperan besar dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global.
“Kita dianugerahi letak geografis yang strategis termasuk dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga seperti sawit, tebu, kopi, dan kakao dapat tumbuh subur,” kata Panggah Susanto di Jakarta, Rabu (17/5).
Dijelaskannya, pengembangan industri agro sangat ditentukan oleh eksistensi pengelolaan sektor hulunya, antara lain dari perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, dan kehutanan.
“Kalau sektor-sektor hulu ini tidak berkembang secara efisien, maka akan mempengaruhi sektor hilirnya juga menjadi tidak efisien. Jadi, tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Pada triwulan I tahun 2017, pertumbuhan industri agro mencapai 6,33 persen atau melebihi pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 4,71 persen. Pertumbuhan tersebut, salah satunya disumbang terbesar dari industri makanan dan minuman yang mencapai 8,15 persen.
“Kemudian, kontibusi industri agro terhadap PDB (Produk Domestik Bruto-red) industri pengolahan non-migas sebesar 45,81 persen. Nilai investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri-red) sekitar Rp14,69 triliun dan PMA (Penanaman Modal Asing-red) sebesar USD600 juta, serta nilai ekspor mencapai USD12,12 miliar,” ungkapnya.
Panggah menyebutkan, posisi unggul Indonesia dari sektor industri agro, di antaranya adalah produsen sawit nomor 1, produsen kakao nomor 3, serta produsen pulp dan kertas nomor 6 di dunia. “Bahkan nilai ekspor minyak sawit mentah dan turunannya mencapai USD20 miliar, terbesar dari single commodity lainnya,” ungkapnya.
Meski demikian, beberapa sektor industri agro nasional menghadapi tantangan dari isu negatif di tingkat internasional. Misalnya, resolusi sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa. “Gangguan ini bersifat politis untuk membendung kinerja ekspor sawit Indonesia yang terus tumbuh positif,” jelasnya.
Panggah menambahkan, pihaknya akan mengadakan pengkajian mengenai dampak resolusi tersebut terhadap pertumbuhan industri hilirya di Indonesia. Kemenperin juga telah berpartisipasi secara lintas kementerian dalam menyiapkan narasi tunggal mengenai posisi Pemerintah Indonesia yang berisi fakta-fakta dari perkebunan dan industri kelapa sawit dalam negeri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kemenperin juga berpandangan bahwa rencana Parlemen Uni Eropa untuk menghentikan konsumsi biodiesel sawit pada tahun 2020, bisa membawa dampak bagi Uni Eropa sendiri karena supply biofuel yang paling murah hanya dari minyak sawit,” paparnya.
Panggah menyampaikan, tindakan mitigasi dari Indonesia atas hal tersebut, antara lain meningkatkan konsumsi biodiesel domestik melalui mandatory Biodiesel B-20 (PSO dan Non-PSO), mencari pasar ekspor biodiesel non konvensional seperti Jepang, Tiongkok, India, Malaysia, negara-negara di Timur Tengah serta Asia Tengah dan Utara.
