Payung Hukum Forum RW dan RT Belum Ada Rujukan Yang Tetap

Bekasi, InfoPublik - Forum Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se- Kota Bekasi melakukan audiensi dengan WaliKota Bekasi DR.Rahmat Effendi,  di pendopo Walikota Bekasi, Jl.A.Yani no.1 Kota Bekasi, Kamis (20/4).

Pada audiensi yang melibatkan para Camat dan Lurah se- Kota Bekasi tersebut,  dihadiri oleh Walikota Bekasi DR.Rahmat Effendi untuk menjelaskan bahwa belum ada payung hukum tentang Forum RT dan RW tersebut.

Dalam  penjelasannya, Walikota menjelaskan Perda No. 5 tahun 2015 tentang pembentukan RT dan RW tidak menjelaskan berkenaan tentang forum RT/RW, karena dalam perda ini hanya menjelaskan tentang jabatan RT dan RW. 

" Jadi masa jabatan RT dan RW hanya 1 kali dan dapat diperpanjang 1 kali totalnya 2 periode, jika ada RT maupun RW yang jabatannya melebihi masa tersebut, maka jabatanya tidak mempunyai kekuatan hukum alias ilegal," jelasnya. 

Pada saat ia ilegal, jelasnya, ia tidak dapat menerima tunjangan dari pemerintah, hal-hal yang bersifat administratif yang dikeluarkan oleh RT dan RW tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara administratif.

Dalam kesempatan ini, Walikota Bekasi menjelaskan tentang capaian dan keberhasilan yang telah diraih oleh pemerintah daerah mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi mulai dari tahun 2011 hingga 2017.

"Keberhasilan yang telah dicapai bukan semata capaian pemerintah daerah semata, tanpa adanya sumbangsih masyarakat dan para investor yang menanamkan modalnya di kota Bekasi," ucapnya.

PAD besar yang kita dapatkan, salah satunya adalah dari kepastian dan jaminan hukum hingga transparansi yang akuntabel yang kita sajikan, sehingga para investor berani menanamkan investasinya di kota Bekasi.

"Pabila investor berbondong bondong menanamkan uangnya di Kota Bekasi, maka lapangan pekerjaan untuk masyarakat tersedia, perputaran uang meningkat, sehingga Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan tercapai," harapnya. (tdy/toeb)