:
Oleh Dian Thenniarti, Jumat, 17 Februari 2017 | 08:28 WIB - Redaktur: Elvira - 560
Jakarta, InfoPublik - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta jajarannya untuk melakukan penganggaran pagu kebutuhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018 dengan menggunakan filosofi Money Follow Program. Harapannya, program yang diusulkan merupakan pilihan yang benar-benar strategis sehingga menjadikan daya serap anggaran lebih baik.
"Filosofi yang selalu disampaikan Bapak Presiden dalam penganggaran adalah money follow program. Jadi uang itu harus didedikasikan kepada program, bukan proyek," jelas Menhub Budi, Kamis (16/2) di Jakarta.
Menurut Menhub, Presiden RI Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa antara perencanaan dengan penganggaran di setiap Kementerian/Lembaga harus sinkron. Money Follow Program adalah anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama.
"Menurut Presiden selama ini yang banyak dilakukan kementerian/lembaga adalah Money Follow Function, dimana anggaran dialokasikan kepada setiap pos di setiap kementerian/lembaga tanpa melihat prioritasnya," ujarnya.
Pada tahun 2018, Menhub Budi mengatakan, ada dua program prioritas Kemenhub yaitu, pertama terkait konektivitas di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal; dan kedua, terkait transportasi perkotaan. Menhub Budi memperkirakan pagu anggaran Kemenhub tahun 2018, sekitar Rp50 triliun.
Lebih lanjut Menhub Budi mengungkapkan, dari hasil kunjungannya ke daerah-daerah, ia melihat masih banyak proyek itu hanya semata-mata mengejar proyek saja tanpa program yang jelas. Akhirnya banyak proyek yang tidak selesai-selesai dan pada ujungnya membuat daya serap anggaran tidak maksimal.
Untuk itu kedepan, Menhub meminta jajaranya dan pemerintah daerah agar menyusun anggaran terhadap program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.
"Bagi proyek-proyek yang sangat penting, yang tadinya direncanakan dalam 3, 4 atau 5 tahun selesai, kita percepat menjadi 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, proyek-proyek yang kurang begitu penting yang sudah dibangun dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih panjang. Lebih baik kita hanya punya 50 program yang efektif, daripada punya 1000 program tetapi tidak efektif," katanya.
Menhub Budi memiliki keyakinan jika cara Money Follow Program ini benar-benar dijalankan, daya serap Kementerian Perhubungan akan menjadi lebih baik. "Sebelumnya kan di bawah 70 persen. Tahun 2016, sudah mendekati 90 persen. Tahun 2017 kita harapkan sudah di atas 90 persen, bahkan tahun 2018 kalau program-program itu nyata bahkan penyerapan itu di atas 95 persen," ungkapnya.
Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, banyak sekali inisiatif-inisiatif dari pusat maupun daerah terkait pengembangan infrastruktur transportasi, sementara APBN yang dimiliki pemerintah terbatas. Untuk menyiasati hal itu, Menhub meminta kepada pengelola anggaran di pusat (Kemenhub) maupun di daerah untuk melibatkan sektor swasta ikut berinvestasi.
"Dana-dana yang tadinya kami usahakan sendiri (menggunakan APBN), bisa kita alihkan untuk daerah-daerah yang terpencil, dan juga, SDM kami bisa menangani daerah-daerah yang terpencil," tambahnya.
