Target Pembangunan Perbatasan Harus Dipercepat

Samarinda, InfoPublik - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mempercepat pengelolaan wilayah perbatasan sesuai dengan program kabinet kerja Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, alasan mengapa pemerintah mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, salah satu di antaranya yaitu untuk meningkatkan wajah perbatasan Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya, mengingat Indonesia telah 71 tahun merdeka.

Terdapat banyak permasalahan di daerah perbatasan, yang saat ini sedang diselesaikan Pemerintah. Ada 39 jalur ilegal di perbatasan yang menjadi akses penyelundupan narkoba, barang ilegal dan menjadi pintu masuk bagi orang-orang asing tanpa izin.

Disamping itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), yang terus menggenjot pengelolaan kawasan perbatasan menjadi lebih baik.

Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid mengatakan, Mendagri mengapresiasi kinerja semua pihak. “TNI membuka jalan, langsung PU masuk, disusul Kominfo dan kementerian/lembaga lainnya. Ia juga meminta Pemda bersama BNPP membangun pusat perbatasan dengan baik,” ujarnya.

Untuk berhasilnya pengelolaan perbatasan perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan khusus penganggaran (bersifat asimetris dan affirmatif) secara earmarking atau penganggaran berbasis spesifik kawasan/lokpri. Sehingga target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara dapat tercapai secara maksimal.

Fredrerik melanjutkan, terkait pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah perbatasan, perlu upaya percepatan perwujudan fungsi pusat kegiatan strategi nasional (PKSN) sebagai sentra pertumbuhan ekonomi termasuk realisasi pembangunan infrastruktur dan stimulan kegiatan ekonomi.

Dilakukan dengan model program pengembangan wilayah terpadu (PPWT) dengan dukungan berbagai stakeholders dan skema pembiayaan yang tersedia seperti investasi swasta dan tanggung jawab sosial perusahaaan atau corporate social responbility (CSR)

“BPPD Kaltim telah melakukan upaya stimulan-stimulan tersebut dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh SKPD terkait,” katanya.

Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara diinisisasi oleh BNPP, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), dan Menteri Komunikasi dan Informatika, berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9). (rdg/bppdkaltim/toeb)