Pemkot Batam Rekomendasikan 4 Hal dalam Munas Apeksi

Batam, InfoPublik - Pemerintah Kota Batam meminta agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke daerah tingkat dua. Ini merupakan satu dari empat rekomendasi yang diusulkan Pemkot Batam dalam Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Abadi Convention Center Jambi, Rabu-Kamis (27-28/7).

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan belum semua daerah siap melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Bila dipaksakan khawatir akan berimbas pada kualitas pendidikan menengah atas.

“Kalau peralihan ini tidak dilakukan secara bersama, dikhawatirkan akan ada stagnansi dalam pelayanan. Termasuk tenaga pengajar atau pendidik dalam menjalankan tugasnya,” kata Amsakar, Rabu (27/7).

Menurutnya, peralihan kewenangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya berjalan. Urusan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi (P3D) di daerah masih menjadi masalah. Di sisi lain ketidakpastian tersebut bisa mengakibatkan kevakuman dalam kewenangannya.

“1 Oktober P3Dnya sudah harus kita serahkan. Sedangkan provinsi belum siap, maka akan menjadi masalah serius dalam pelayanan pendidikan di daerah. Di sisi lain tenaga pengajar harus diberi perhatian,” ujarnya.

Selain pengelolaan SMA/SMK, Pemkot Batam juga merekomendasikan tentang penguatan otonomi daerah di wilayah Free Trade Zone (FTZ), kewenangan wilayah pantai 0-4 mil laut dikembalikan ke kabupaten/kota, serta implementasi peraturan pemerintah mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK).

Keempat rekomendasi tersebut sesuai dengan tema yang diangkat dalam gelaran Munas V kali ini, yaitu "Strategi Pelaksanaan Otonomi Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah".

Munas V Apeksi ini dihadiri 88 walikota/wakil walikota dari 98 anggota Apeksi, dan dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Dalam sambutannya, Soni mengatakan misi bersama hanya satu yakni menyelesaikan kepemerintahan dengan baik. Sehingga apa yang belum sempurna hendaknya disempurnakan.

“Berikanlah pelayanan yang luar biasa kepada rakyat sesuai dengan konsep nawacita yang dicanangkan oleh Presiden. Apapun rekomendasi dari Munas ini kami akan menindaklanjutinya, dan bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan program inovasi daerah, Pemerintah Pusat akan memberikan reward kepada Bupati/Walikota terbaik,” kata dia.(MC Batam Kartika/toeb)