:
Oleh MC Kab Musi Banyuasin, Jumat, 29 April 2016 | 10:16 WIB - Redaktur: Kusnadi - 403
Sekayu, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Dearah dalam rangka percepatan relaisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Musi Banyuasin. Rapat yang dilaksanakan di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (29/4) dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Drs H Sohan Majid MM.
Rapat ini juga merupakan dalam rangka meningkatkan koordinasi guna mendorong pelaksanaan dan penata usaha, pertanggung jawaban anggaran yang berkualitas.
Dalam sambutannya Drs Sohan Majid MM menyampaikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip efektifitas, efisien, transparan dan akuntabel.
"Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah melimpahkan seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan kepada pejabat perangkat daerah," ujar Sekda.
Beliau juga mengintruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, meningkatkan pengawasan internal dan memonitor pekerjaan secara berkala guna percepatan pelaksanaan penyerapan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan visi YAKIN PERMATA MUBA 2017.
Sementara itu, Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Sudarso dalam sambutannya mengatakan, kegiatan rakor ini terselenggara tidak terlepas dari MOU yg telah di tandatangai oleh Bupati Muba dengan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sumsel pada tanggal 13 Desember 2013 lalu.
MOU tersebut telah disepakati pembentukan forum komunikasi pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mendorong percepatan relaisasi pelaksanaan anggaran yang berkualitas atau tidak menumpuk di triwulan ke-4.
ia juga menambahkan untuk lingkup Sumsel sendiri pencairan APBN pada bulan Desember sebesar 35 persen. sudah tentu pencariran itu dapat mempengaruhi kualitas ouput yang di hasilkan, dan keketelitian berkurang sehingga berpengaruhi dalam kebijakan penetapan APBD maupun APBN tahun depan.(Beritamuba/Angga/Kus)
