Presiden RI : Persulit Pinjaman Di Bank, Pengelola Perbankan Dicopot

Diakuinya, pemodalan masih menjadi masalah bagi pengusaha kecil. Untuk itu pemerintah sudah menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari semula 22 persen per tahun menjadi sembilan persen per tahun. Jokowi juga menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng yang menurunkan bunga untuk pengusaha kecil hingga hanya tujuh persen. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi ketergantungan masyarakat pada rentenir.

"Gunakan ini. Jangan cari rentenir lagi. Kalau sulit pinjam di bank, sampaikan saja sulitnya di mana. Kalau mempersulit, lihat saja. Tidak ada urusan dengan yang sulit-sulit. Copot. Ganti yang mau bekerja untuk rakyat," tegasnya pada Peluncuran Sinergi Aksi untuk Rakyat oleh Presiden RI, di Sub Terminal Agribisnis (STA) Larangan Kabupaten Brebes, Senin, (11/4).

Tidak hanya masalah permodalan, persoalan proses pengurusan sertifikat tanah pun menjadi sorotan presiden. Jokowi menilai pengurusan sertifikat tanah masyarakat terhitung lambat dan ruwet. Dia menginginkan adanya sistem pengurusan sertifikat tanah yang cepat yang ditunjang dengan teknologi informasi, sehingga masyarakat senang dan tenang.

"Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), urusan sertifikat (tanah), saya tidak mau lagi dengar terlalu lama, terlalu ruwet. Suatu saat akan saya cek problemnya di mana, masalahnya di mana. Masak dari saya kecil urusan tanah ruwet. Sekarang zamannya IT. Semua bisa cepat. Tidak ada urusan berbulan-bulan, bertahun-tahun," ungkapnya.

Persoalan lain yang mesti diselesaikan secara terpadu, di antaranya ketersediaan bibit, antisipasi hama dan penyakit tanaman, pemenuhan alat produksi, hingga penanganan pascapanen. Khusus penanganan pascapanen, Jokowi meminta BUMN melaksanakan tugasnya secara optimal menampung hasil produksi masyarakat, dan menjaga keseimbangan harga di pasaran.

Sinergi Aksi untuk Rakyat di Brebes merupakan percontohan pertama kerja sinergi dan gotong royong seluruh komponen. Baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, BUMN, pihak swasta, dan seluruh masyarakat. Sehingga permasalahan di masyarakat, dapat diselesaikan.

"Nanti, kita akan lihat secara bersama-sama apakah gotong royong atau sinergi ini berhasil, setengah berhasil, atau tidak berhasil. Tapi saya yakin bisa. Setelah ini saya akan cek dengan cara saya. Baik dengan intelejen, datang langsung, atau cara lain,"jelasnya.

Keroyokan Cerdas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr Darmin Nasution menyampaikan, persoalan kemiskinan masyarakat tidak dapat diselesaikan satu per satu kementerian. Harus bersama-sama mengingat masalah yang dihadapi sama. Karena itu, dilakukan penanganan secara keroyokan yang terorganisasi dan cerdas melalui sinergi aksi untuk Rakyat.

"Kalau mereka  berhasil akan banyak manfaatnya untuk kita, dalam membentuk model atau contoh menghadapi persoalan masyarakat, terutama kemiskinan maupun kesenjangan. Karena Bangsa Indonesia itu sebetulnya kaya, baik hasil pertanian, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya," tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo SH MIP mengakui, masyarakat yang merintis usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan pengetahuan, modal yang pengurusannya tidak bertele-tele, serta pendampingan.

Semua itu bisa dipenuhi dengan upaya keroyokan berbagai pihak. Sehingga diharapkan penurunan kemiskinan dapat dipercepat. Jawa Tengah melalui Bank Jateng sudah meluncurkan produk keuangan baru, yakni Mitra Jateng 25 untuk pinjaman tanpa agunan di bawah Rp 25 juta, dan Mitra Jateng 02 bagi perintis usaha yang ingin meminjam uang kurang dari Rp 2 juta.

Pihaknya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) juga terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mengendalikan inflasi, Jawa Tengah memiliki SiHaTI, yakni situs yang menampilkan harga komoditi dan informasi anekdotal terkait perkembangan harga berbagai komoditas di Jawa Tengah. Sehingga dapat memonitor harga, virtual meeting, dan mengeksekusi aksi.

"Jika ada jarum merah, bisa menggunakan forum chatting antar kita dan segera intervensi. Saya berharap bupati/ walikota selalu memantau dan bisa menjadi inputer yang baik," tandas Ganjar. (humas jateng/MCjateng/eyv)