:
Oleh H. A. Azwar, Jumat, 15 Januari 2016 | 13:48 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 501
Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan, Cetak Biru Ketenagakerjaan sebagai sebuah konsep sistem ketenagakerjaan Indonesia yang mendesak.
Pasalnya, sistem ketenagakerjaan yang berlaku dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selama ini, justru memancing disharmonis, dan ada sebagian pasal yang ditolak buruh/pekerja, karena kurang mendukung iklim investasi yang kondusif. "Tidak ada yang bahagia terhadap sistem ketenagakerjaan saat ini. Buruh tidak nyaman, dan pengusaha tidak suka. Namun, keduanya enggan merevisi Undang-Undangnya, karena masih ada rasa curiga satu sama lain, serta khawatir akan memperparah keadaan," kata Menaker, Jumat (15/1).
Sebelumnya, Menaker telah melakukan pertemuan dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, membicarakan pembuatan Cetak Biru Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (14/1).
Rodrigo sendiri mengapresiasi pembuatan Cetak Biru Ketenagakerjaan Indonesia. “Cetak biru ketenagakerjaan adalah sebagai partitur yang mengharmoniskan pekerja/buruh, serikat pekerja, pengusaha dan asosiasi pengusaha, dengan dirigen/konduktor-nya adalah Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Rodrigo.
Ketiadaan cetak biru ketenagakerjaan, lanjutnya, membuat perundingan tripartit menjadi tanpa arah, dan sulit mempertemukan kepentingan buruh dan pengusaha.
Karena itulah, pertemuan sepakat memposisikan Cetak Biru Ketenagakerjaan sebagai solusi penuntun untuk terbangunnya saling pengertian para pihak dalam rangka merumuskan peraturan per undang undangan ketenagakerjaan yang reformis dan harmonis di masa depan.
Pertemuan juga menyepakati pembentukan Tim Teknis Penyusunan Cetak Biru Ketenagakerjaan. Untuk Kementerian Ketenagakerjaan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Abdul Wahab Bangkona. Sedangkan Bank Dunia dikoordinasikan oleh Lead Economist and Program Leader, Cristobal Ridao-Cano.
