Takalar, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, aktivasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memastikan layanan pemenuhan gizi menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Sudaryono saat Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026).

Menurut Kepala BGN, keberadaan 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi menunjukkan cakupan layanan MBG terus berkembang. Namun, masih terdapat dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang dinilai membutuhkan layanan MBG.

Karena itu, BGN melakukan aktivasi secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dapur serta kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah. “Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T,” kata Mas Dar.

Ia menambahkan, perluasan MBG tidak hanya diarahkan ke wilayah yang secara geografis tergolong 3T. BGN juga memperhatikan daerah yang memiliki kebutuhan penerima manfaat tinggi meskipun tidak berada di wilayah paling terpencil. “Di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” ujar Sudaryono.

Aktivasi Berdasarkan Kebutuhan dan Kesiapan

Mas Dar menjelaskan, keputusan untuk memperluas aktivasi SPPG juga mempertimbangkan berbagai aspirasi yang diterima BGN. Masukan tersebut berasal dari mitra, pengelola SPPG, kader yang bertugas di dapur, hingga sekolah. “Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi salah satu bahan bagi BGN dalam melihat kebutuhan pelaksanaan MBG di lapangan.

Aktivasi 480 SPPG, lanjut Sudaryono, bukan merupakan akhir dari proses perluasan layanan. BGN akan terus membuka SPPG di berbagai wilayah secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan dapur. “Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” katanya.

Moratorium Aktivasi Dapur Ditiadakan

Kepala BGN juga menyampaikan bahwa aktivasi 480 SPPG menandai berlanjutnya proses pengoperasian dapur yang sebelumnya mengalami moratorium.

Menurutnya, pembukaan kembali aktivasi tersebut memungkinkan dapur-dapur yang telah memenuhi persyaratan kesiapan untuk mulai menjalankan layanan MBG. “Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya,” ujarnya.

BGN selanjutnya akan melakukan aktivasi secara bertahap di wilayah lain, termasuk Kalimantan, Bali, dan Sumatra, dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Perluasan tersebut diharapkan membuat layanan MBG semakin menjangkau penerima manfaat, terutama anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Program MBG juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara lebih luas dan merata.