Menteri Luhut Pimpin Rakor BPJT Kementerian PUPR dan ATI di Labuan Bajo

Labuan Bajo, InfoPublik - Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Pada acara tersebut Menko Luhut menjelaskan telah banyak yang dilakukan pemerintah di bidang infrastruktur terutama pembangunan jalan tol.

“Pada tahun 1978-2014, jalan tol yang dibangun adalah sekitar 795 km, pada enam tahun terakhir telah terbangun 1,371 km," katanya.

Hal ini karena Presiden rajin membangun infrastruktur dan jenderal lapangannya adalah Pak Basuki. "Saya apresiasi beliau. Sampai 2024 nanti 4.700 km tol akan selesai dibangun. Menurut saya, ini pencapaian yang luar biasa,” katanya saat memimpin Rakor di Labuan Bajo, Jumat (11/9/2020).

Menko Luhut mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah studi yang tepat sebelum dimulainya pembangunan jalan tol dan efisiensi. “Studi sangat penting kalau Sovereign Wealth Fund (SWF) masuk ke Indonesia dan berinvestasi di jalan tol, mereka akan melihat efisiensi."katanya.

Menurutnya, berdasarkan pengalamannya, masalah pembebasan tanah, adalah salah satu hal yang harus betul-betul dicermati. Ini hal kecil tapi kan bisa sangat mengganggu jika tidak cermat menghitungnya.

"Kita berharap bulan depan SWF sudah bisa mulai berjalan. Ini adalah kerjasama IDFC, JBIC, Australia, Abu Dhabi dan beberapa pihak lain. Ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur. Karena itu Anda harus membuat studi yang tepat, kalau dari awal sudah keliru akan kacau,” ujar Menko Luhut.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menyederhanakan perizinan karena ada beberapa proyek yang sudah diberikan pemerintah kepada swasta tetapi tidak berjalan.

“Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada proyek yang tidak berjalan kami akan cabut izinnya dan kita beri kepada pihak lain yang sanggup menjalankannya,” kata Menko Luhut.

Dalam arahannya Menko Luhut juga mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bersama menyehatkan perekonomian nasional melalui rentang pembayaran yang tidak terlalu lama.

“Kami melihat, pendapatan BUMN-BUMN infrastruktur bisa dikatakan baik atau cukup baik. Jadi saya imbau mereka untuk tidak menunda pembayaran kepada supplier terlalu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Sehingga kondisi keuangan BUMN bisa sehat dan perusahaan-perusahaan sehat sehingga bisnis tol lebih sehat lagi,” imbaunya.

Pada kesempatan kunjungan ini Menko Luhut didampingi Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto.(mckabmanggaraibarat/Syarif ab)