:
Oleh MC KAB BULUNGAN, Selasa, 14 Januari 2020 | 13:26 WIB - Redaktur: Juli - 472
Bulungan, InfoPublik – Sejumlah rencana di tahun 2020 ini, tengah dipersiapkan oleh Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Salah satunya untuk mengaktifkan Mal Pelayanan Publik (MPP), untuk mewujudkan itu saat ini sedang diprioritaskan pengadaan sistem.
Dipaparkan Kepala DMPTSP Bulungan Jahrah bahwa, untuk membentuk MPP tersebut, perlahan-lahan pihaknya telah memenuhi syarat untuk pembentukan tersebut. Salah satunya memiliki gedung yang representatif.
“Sejak September 2019 kami pindah ke kantor Satpol PP ini karena kebutuhan, berkaitan dengan dibentukanya MPP,” ungkap dia saat ditemui oleh Media Center Bulungan, Selasa (14/1/2020).
Dia menjelaskan, dari sisi gedung pihaknya beranggapan bahwa gedung yang sebelumnya ditempati Satpol PP Bulungan tersebut sangat representatif, sehingga itulah keputusan pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati bulungan bersama dengan hasil rapat dengan tim teknis. “Disepakati bahwa kantor Satpol PP ini untuk Mal Pelayanan Publik,” katanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini semua personel telah pindah. Bahkan ada penambahan personel, baik dari PNS maupun PTT. Sebelumnya kata dia hanya ada 31 orang, kini menjadi 40 orang.
Disinggung rencana tahun ini, ia mengatakan jika sesuai rencana bahwa DMPTSP akan membentuk MPP. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan hasil rekomendasi, diskusi ataupun konsultasi dengan pihak Kemenpan RB, syarat-syarat untuk membentuk MPP itu salah satunya adalah gedung. “Gedung sudah ada. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana, selain itu juga SDM dan sistem,” ungkap dia.
Jahrah melanjutkan, yang sangat prioritas adalah sistem, sebab yang berkaitan dengan seluruh perizinan telah didelegasikan kepada DMPTSP tidak lagi manual, melainkan melalui online atau Online Single Submission (OSS), sehingga pengadaan IT juga perlu diprioritaskan, sebab ini menjadi dasar.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, seluruh OPD yang nantinya bergabung aplikasinya akan terintegrasi secara online. Itulah sebabnya IT sangat penting, supaya bisa mengimplementasikan atau menyinergikan aplikasi yang ada di OPD, Kementerian maupun lembaga.
Di tahun ini, yang bisa direalisasikan adalah pengadaan IT tersebut, untuk itu kata dia, pihaknya diberikan anggaran Rp3 miliar, dipergunakan untuk pengadaan software dan hardware, sedangkan sarana dan prasarananya, seperti meubeler dan hal terkait kebutuhan MPP akan diusulkan. "Semoga bisa diakomodasi di anggaran perubahan dan bahkan nanti di APBD 2021,” ujarnya.
Menurut Jahrah, itulah komitmen bupati bulungan untuk bisa merealisasikan. Sebab jika tidak lengkap secara keseluruhan pihak Kemenpan RB juga tidak bisa meluncurkan.
Disinggung mengenai OPD yang akan menempati MPP, ia mengatakan yang diprioritaskan adalah OPD teknis, saat ini masih menunggu keputusan bupati. Ada 12 OPD yang akan bergabung. “OPD tersebut yang sudah mendelegasikan perizinannya kepada DPMPTSP, jadi nanti staf teknisnya nya yang akan mengisi di MPP,” ujarnya.
Tak hanya itu kata dia langkah berikutnya, pihaknya juga akan bekerja sama dengan fungsi pelayanan lainnya, baik dari kementerian dan lembaga, BUMN bahkan BUMD. Baik itu PDAM, PLN, BPJS, BPN hingga Kemenag.
“Selain itu mengingat kebutuhan kita akan beberapa administrasi keimigrasian, kami juga akan bekerja sama dengan pihak Imigrasi nantinya, mengingat sejauh ini di Bulungan tidak ada. Semoga dengan MPP ini kita bisa bekerja sama dengan semua itu,” sambung dia.
MPP ini merupakan satu wadah tempat berlangsungnya antar pelayanan, yang diharapkan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau aman dan nyaman.
“Kita harapkan nanti masyarakat tidak lagi harus mengurus ke sana ke mari terlebih yang menyangkut pelayanan, seperti KTP, bayar pajak dan masalah perizinan, semua dilakukan di satu atap. Semoga apa yang menjadi tujuan dalam MPP untuk memberikan pelayanan yang sangat prima bisa terwujud,” pungkas dia. (MC Bulungan/sny)
