Kementerian ATR Gelar Konsultasi Publik II RDTR di Kawasan BOP Labuan Bajo

Labuan Bajo, InfoPublik - Direktorat Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menyelenggarakan konsultasi publik II tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan otoritatif Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, Rabu (6/11/2019) di Hotel La Prima Labuan Bajo Manggarai Barat,  NTT. 

Kegiatan Konsultasi Publik II merupakan kelanjutan dari kegiatan Konsultasi Publik I, tentang Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kawasan Otorotatif BOPLF pada Agustus lalu. 

Kepala Seksi Wilayah II Sub Direktorat Penataan Kawasan Ekonomi Wikanti Ristya Dewi mengatakan, kegiatan Konsultasi Publik II bertujuan untuk Penajaman Muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi di Sekitar Kawasan Otoritatif BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo-Flores

"Tujuan Konsultasi Publik II adalah Menjaring aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penyusunan konsep pengembangan, serta program pemanfaatan ruang prioritas dan peraturan zonasi," katanya

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula (Bupati Gusti) dalam sambutannya yang disampaikan Asisten II Martinus Ban menyatakan, dengan pesatnya investasi di bidang Pariwisata tersebut, diperlukan regulasi terkait penataan ruang, agar investasi berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pariwisata yang integratif dan berkearifan lokal.

"Dengan disusunnya RDTR pada kawasan sekitar BOP ini diharapkan dapat menjawab kepastian perizinan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya dengan tetap memastikan lingkungan yang berkelanjutan sebagai salah satu tujuan penataan ruang," katanya. 

Peserta yang hadir pada konsultasi publik II, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenkomaritim, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementrian PUPR.

Direktur Kepelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Kabag Program Setditjen TR, Kementerian ATR/BPN, Kadis Kelautan dan perikanan Provinsi NTT, Pimpinan OPD lingkup Pemerintahan Manggarai Barat, Dirut BOPLF, PT. Pertamina Regional V Surabaya. Camat Komodo, Camat Boleng, BUMN, BUMD, WWF, Burung Indonesia, PLTMG MPP Flores - Rangko dan penggiat Pariwisata.

(mckabmanggaraibarat/Syarif ab)