:
Oleh Taofiq Rauf, Selasa, 23 Oktober 2018 | 21:08 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 25K
Jakarta, InfoPublik (23/10/2018) - Sejumlah strategi digelar demi memaksimalkan upaya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di antaranya, meningkatkan kualitas kerja sama dengan dunia industri.
Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bertajuk "Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif", di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
“Revitalisasi SMK dimulai dari mengedepankan strategi baru, yakni dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Kami mengubah pola dari supply side jadi demand side, yang diwujudkan dalam penyusunan kurikulum dan penyiapan tenaga kerja. Ini tidak seperti sebelumnya,” katanya.
Dengan dilibatkannya dunia industri dalam rangka revitalisasi SMK, Mendikbud mengatakan, kini sudah sebanyak 40 persen siswa berada di dunia industri dan usaha.
Terkait program itu pula, Mendikbud memaparkan, telah ada sebanyak 540 techno park, yang merupakan tempat untuk berproduksi dengan memakai standar industri yang ada.
“Sehingga praktek siswa SMK itu sudah terstandar dan diharapkan hasil produksi mereka kelak, juga langsung bisa dipasarkan,” katanya.
Sementara saat yang sama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalan menurunkan angka stunting dari 37,2 persen, dari Diskesdas, pada 2013, menjadi 30,8 persen.
Kendati begitu, intervensi Kementerian Kesehatan ditegaskan Menkes tetap akan dilakukan hingga ada perubahan perilaku hidup sehat oleh masyarakat.
"Itulah sebabnya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilakukan baik di posyandu, termasuk melibatkan PKK demi menggerakkan ekonomi di daerah,” tuturnya.
Sementara terkait program imunisasi, Menkes mengungkapkan, cakupannya telah mencapai 92,04 persen. Di Pulau Jawa, sambung dia, imunisasi MR sudah dilakukan terhadap 35 juta anak. Sedangkan di luar Pulau Jawa, dikatakan Menkes masih dalam proses pelaksanaan program.
“Sudah 62 persen untuk di luar Jawa. Beberapa provinsi sudah sampai 95 persen. Namun memang ada kabupaten/kota yang rendah sekali. Memang diperpanjang sampai Oktober, tapi tidak bisa diperpanjang lebih lanjut. Karena itu terkait dengan persoalan kekebalan komunitas. Sehingga, yang ditempuh adalah dengan cara-cara lain demi tercapai cakupan yang sebenarnya,” tuturnya.
Masih saat yang sama, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo juga mengungkapkan jika pihaknya telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp187 triliun sebagai upaya mengurangi kesenjangan desa-kota.
Penyerapannya dikatakannya terus meningkat. Dari 82% di 2015, meningkat menjadi 97% di 2016, dan mencapai 97% di 2017.
"Peningkatan ini menunjukan bahwa tata kelola di desa sudah baik," tegas Menteri Eko.
Keberhasilan dari pengelolaan dana desa, lanjutnya lagi, terletak dari pendampingan yang turut nelibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
"Kemendes juga bekerja sama dengan forum perguruan tinggi negeri-desa. Dimana setiap tahunnya kita mengirimkan 75 ribu orang ke perguruan tinggi negeri," tambahnya.
Di kesempatan selanjutnya,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan bahwa
Kaum perempuan adalah salah satu kelompok yang paling memerlukan pemberdayaan dan perlindungan dalam konteks memajukan manusia Indonesia untuk jadi pemenang.
Maka itu, pemerintah dikatakannya selama empat tahun terakhir terus berkomitmen meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara umum. Hasilnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus meningkat setiap tahunnya.
"Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2016 sebesar 90,82, naik di tahun 2017 menjadi 90,92. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2016 sebesar 71,39 dan naik menjadi 71,74 di tahun 2017," ungkap Menteri Yohana.
Kenaikan angka IPG dan IDG tersebut salah satunya didukung dengan semakin banyaknya kaum perempuan yang menjadi pelaku ekonomi. Terkait itu, Kementerian PPPA memiliki program industri rumahan yang diarahkan untuk ibu-ibu korban kekerasan dan rentan ekonomi, yang mana hingga tahun 2018 telah mencetak sebanyak 3.507 industri rumahan.
"Industri rumahan itu tersebar di 46 desa/kelurahan, 26 kecamatan, 20 kabupaten/kota, 15 provinsi. Saat ini semuanya sudah dikembangkan terus untuk menjadi model ke daerah-daerah lain," imbuhnya.
Di sisi kesejahteraan sosial, pemerintahpun telah menggulirkan program bantuan sosial terpadu kepada kelompok miskin dengan memberikan bantuan pangan yang diintegrasikan dengan pendidikan, kesehatan, dan usaha.
"Pengolahan Data Basis Terpadu Kemensos agar mendapatkan data penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Data ini diolah dari aplikasi yang dimiliki Kemensos," ungkap Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, pada kesempatan yang sama.
Dari 40% jumlah masyarakat tidak mampu atau setara 98 juta jiwa mendapat subsidi elpiji dan listrik sekaligus. Sedangkan 38% atau setara 92,4 juta jiwa dari kelompok inipun juga tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selanjutnya sebanyak 25% atau 15,6 juta keluarga juga menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bansos Pangan Non Tunai. Adapun 18% kelompok yang paling miskin atau 10 juta keluarga menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Mensos Agus menjelaskan, Program PKH adalah bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin untuk mengurangi kemiskinan. Kenapa bersyarat? Sebab, penerimanya adalah kaum Ibu.
"Status ibunya harus berstatus hamil, mempunyai balita, dan sudah bisa menyekolahkan anakya," ujar Mensos.
Sementara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat yang sama juga mengungkapkan jika pihaknya pada tahun 2018 kembali memberikan Beasiswa Bidikmisi kepada 368.961 mahasiswa tidak mampu.
Jumlah ini dikatakannya meningkat signifikan dari tahun 2014. "Sekarang tidak akan ada lagi kata-kata anak-anak miskin tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ternyata rakyat miskin IPK(indeks prestasi kumulatif)-nya rata-rata di atas 3,00," ujarnya.
Terkait perkembangan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Menteri Nasir mengatakan bahwa pada awalnya tahun 2014 hanya diberikan untuk 1.673 orang mahasiswa asal Papua dan daerah tertinggal. Namun tahun 2018 sudah mencapai 4.517 mahasiswa.
"IPK mereka juga rata-rata di atas 3,00," jelasnya.
Sementara menyoal hasil inovasi penelitian dan riset, Menteri Nasir mengatakan, telah ada penelitian yang menghasilkan satu padi bibit unggul. Ada pula produksi garam farmasi hasil riset nasional yang dulu masih 100 persen impor pada tahun 2015.
"Sekarang garam itu sudah sekitar 35% produksi dalam negeri, harganya hanya Rp700 per kg, padahal garam farmasi impor harganya mencapai Rp15 ribu," ujarnya.
Kegiatan FMB 9 bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
