:
Jakarta, InfoPublik - Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai pondasi yang kuat dalam rangka mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat".
"Kita semua bersyukur bahwa setiap tahun kita mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance terus mengalami perbaikan. Tahun ini Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya ketika membuka Rakernas bertempat di Gedung Dhanapala, Kemenkeu pada Kamis (20/09).
Menurut Menkeu, opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.
"Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini terbaik di dalam laporan keuangan," umgkapnya.
Hal ini menurutnya, juga menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
"Ini juga dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik," ungkap Menkeu.
Disebutkan, informasi dalam laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan perekonomian regional maupun global. Upaya Pemerintah tersebut harus didukung dengan peran serta seluruh stakeholders termasuk masyarakat, yang akan diperoleh apabila informasi dalam laporan keuangan dapat diakses secara luas dan memadai.
Akses tersebut kata dia, akan menciptakan kepercayaan publik bahwa Pemerintah mengelola keuangan negara secara sehat dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk (i) memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government); (ii) menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 untuk memberikan apresiasi kepada K/L yang Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP.
Selain itu (iii) meningkatkan pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing; (iv) menjaga momentum pencapaian program-program prioritas nasional dalam menjawab tantangan dan dinamika ekonomi regional dan global; serta (v) meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.
Rakernas dilengkapi dengan talkshow yang menghadirkan pembicara yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional, dan dimoderatori oleh Wakil Menteri Keuangan.
Pada talkshow ini, disampaikan program pemerintah dan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang diambil. Pada kesempatan yang sama, dilakukan peluncuran dan bedah buku “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Masa ke Masa” sebagai sumbangsih literasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Seperti tahun sebelumnya, tahun ini Pemerintah memberikan penghargaan untuk 93 entitas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut.
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini WTP, mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016. Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah K/L dan Pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya.
Untuk 2017, jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L, dari sebelumnya 73 K/L pada tahun 2016. Sementara, Pemda yang memperoleh opini tersebut meningkat menjadi 411 Pemda, dari 374 Pemda pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.
Pelaksanaan rakernas ini diharapkan dapat terbangun komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat. Pengelolaan keuangan yang sehat, akan mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam mencapai tujuan bernegara.
