Jakarta, InfoPublik - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperluas pendekatan pemberantasan judi online. Penanganan tidak lagi hanya berfokus pada penghapusan konten dan pemblokiran situs, tetapi diarahkan untuk memutus seluruh rantai ekosistem perjudian, mulai dari paparan konten, akses pengguna, transaksi, hingga aliran dana.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, perubahan modus pelaku membuat penanganan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.
“Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
Selama dua tahun terakhir, salah satu upaya utama Kemkomdigi dilakukan melalui penanganan konten perjudian di ruang digital. Sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025, pemerintah menangani 2.087.109 konten perjudian. Sebanyak 1.809.358 konten di antaranya berasal dari situs dan alamat IP, sementara lainnya tersebar di berbagai layanan digital.
Komdigi juga menangani 122.366 konten perjudian melalui layanan berbagi berkas, 92.322 konten pada platform Meta, 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 konten pada X, 1.882 konten melalui Telegram, serta 1.166 konten pada TikTok.
Penanganan terus berlanjut sepanjang 2026. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, Komdigi telah menangani 5,15 juta konten negatif dan sebanyak 4,03 juta di antaranya merupakan konten perjudian.
Namun, Meutya menegaskan jumlah konten yang diturunkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan judi online. Pemerintah kini mengukur efektivitas penanganan dari sejauh mana paparan masyarakat dapat ditekan, akses dipersempit, transaksi dikurangi, dan kerugian masyarakat dicegah.
“Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya,” kata Meutya.
Penguatan tanggung jawab penyelenggara platform digital juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut. Melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN, pada periode Februari 2025 hingga 11 September 2026, sebanyak 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani.
Sistem tersebut digunakan untuk memastikan platform menindaklanjuti laporan dan memenuhi kewajiban moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan.
Kemkomdigi juga mendorong penanganan yang tidak berhenti di ruang digital. Koordinasi dengan lembaga sektor keuangan dan aparat penegak hukum terus diperkuat untuk menyasar transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan.
“Kalau kontennya kita putus tetapi transaksi dan aliran dananya tetap terbuka, ekosistem itu masih memiliki ruang untuk hidup. Karena itu, langkah digital harus berjalan bersama dengan pemutusan aliran dana dan penegakan hukum,” ujar Meutya.
Pendekatan lintas sektor tersebut diperlukan karena judi online tidak hanya berdampak pada ruang digital, tetapi juga menyentuh kondisi ekonomi keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.
Pemerintah mencatat sebanyak 571.410 NIK penerima bantuan sosial teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada 2024, dengan nilai deposit sekitar Rp957 miliar melalui 7,5 juta transaksi.
Persoalan tersebut juga menyentuh kelompok usia anak. Pada 2026, pemerintah mencatat hampir 200.000 anak terpapar judi online, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun.
Dampak judi online juga tercermin dari pengalaman masyarakat yang kehilangan aset, terjerat utang, mengalami kebangkrutan usaha, hingga menghadapi persoalan hukum akibat aktivitas perjudian.
“Di balik jutaan konten yang kita tangani ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan kehidupan sosial yang dapat terdampak. Itu sebabnya perlawanan terhadap judi online harus terus kita lakukan bersama,” kata Meutya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemkomdigi akan melanjutkan pengawasan ruang digital dan pemutusan akses terhadap konten perjudian. Langkah tersebut disertai peningkatan kepatuhan platform, penguatan literasi masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga keuangan dan aparat penegak hukum.
Meutya mengatakan pemerintah ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online dari sekadar jumlah konten yang diturunkan menjadi sejauh mana rantai perjudian dapat diputus.
“Perlawanan ini belum selesai. Semakin cepat modus berubah, semakin kuat pula kolaborasi dan sistem pengawasan yang harus kita bangun,” tegas Meutya.
Dengan pendekatan tersebut, Kemkomdigi menargetkan ruang digital tidak hanya lebih bersih dari konten perjudian, tetapi juga semakin sulit dimanfaatkan sebagai pintu masuk menuju transaksi dan aktivitas perjudian yang merugikan masyarakat.
