Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar dan perwakilan Meta dalam konferensi pers di Jakarta. (Foto: Hendra Gunawan/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta seluruh platform media sosial memperkuat sistem pengawasan dan moderasi komentar untuk menekan maraknya spam promosi judi online yang menyasar akun pemerintah, media massa, hingga tokoh publik.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan, kewenangan pemerintah dalam penanganan konten digital bersifat preventif melalui pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan terhadap akun resmi milik pemerintah maupun media yang justru menjadi sasaran penyebaran komentar spam. "Dalam langkah preventif itu Komdigi memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar. Namun ketika komentar spam masuk ke akun resmi pemerintah atau media, kami tidak dapat melakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut. Karena itu, intervensi terhadap komentar berada di platform," ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurut Meutya, teknologi pengendalian komentar sepenuhnya berada di tangan penyelenggara platform digital. Karena itu, pemerintah meminta platform mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memberantas modus baru promosi judi online melalui kolom komentar. "Kami harapkan platform sama-sama bekerja melakukan perlawanan terhadap modus ini," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi telah menyepakati kerja sama dengan Meta untuk memperkuat penanganan spam komentar judi online. Kolaborasi tersebut juga akan diperluas dengan melibatkan platform digital lainnya agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Head of Public Policy Indonesia and Philippines Meta, Berni Mustafa, menegaskan bahwa seluruh bentuk iklan perjudian dilarang dalam kebijakan perusahaan. Menurutnya, Meta terus memperbarui sistem deteksi karena pelaku judi online selalu mengubah pola penyebaran kontennya agar lolos dari sistem moderasi.
"Ketika kami mendeteksi adanya pelanggaran, kami akan mengambil tindakan. Namun pelaku terus beradaptasi dan mencari cara baru untuk menghindari sistem deteksi, sehingga kami juga harus terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan," ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah menjadi faktor penting agar platform dapat memperoleh sinyal dan informasi terbaru mengenai pola penyebaran judi online sehingga proses penindakan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
"Kami terbuka untuk berkolaborasi secara luas dengan Komdigi. Laporan dari pemerintah akan membantu kami terus beradaptasi agar dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat terhadap konten maupun komentar yang melanggar," kata Berni.
