Kemendikdasmen bersama BGN kembangkan sistem pembelanjaan SPPG melalui Loka MBG. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Pengalaman digitalisasi pembelanjaan sekolah melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) kini diperluas untuk mendukung tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Loka MBG agar transaksi pengadaan kebutuhan program berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG yang disepakati di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Pengembangan Loka MBG mengadaptasi pengalaman SIPLah dalam memfasilitasi transaksi kebutuhan satuan pendidikan melalui ekosistem perdagangan digital. Model ini diharapkan membantu SPPG melakukan pembelian barang, membandingkan harga, dan mencatat transaksi secara lebih tertata serta mudah ditelusuri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penguatan tata kelola pembelanjaan menjadi salah satu upaya mendukung peningkatan kualitas layanan MBG agar manfaatnya semakin dirasakan peserta didik di seluruh Indonesia. “Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesehatan anak sekaligus meningkatkan semangat belajar peserta didik.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menjelaskan, pemanfaatan pengalaman SIPLah dipilih karena sistem tersebut telah berjalan dalam mendukung pembelanjaan satuan pendidikan. Dengan mengadaptasi model yang sudah diterapkan, pengembangan Loka MBG diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan operasional SPPG. “Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ungkap Sudaryono.
Pengalaman SIPLah menjadi relevan karena pengadaan kebutuhan operasional dalam skala besar memerlukan sistem yang mampu menyajikan informasi harga, mempertemukan pembeli dengan penyedia, serta mendokumentasikan transaksi secara konsisten.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menyampaikan, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi senilai Rp21,6 triliun sepanjang 2025. Transaksi tersebut melibatkan 294.897 satuan pendidikan, dengan pertumbuhan jumlah transaksi sebesar 20,76 persen dan nilai transaksi 25,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Proses Pembelajaan MBG yang Transparan
Capaian tersebut menjadi salah satu referensi bagi pengembangan Loka MBG, terutama dalam membangun proses pembelanjaan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui SIPLah, satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan pilihan dari 73.725 toko yang tersebar di 496 kabupaten dan kota. Sistem ini juga memudahkan perbandingan harga antarpenyedia, sementara harga mengacu pada standar satuan harga pemerintah daerah.
Informasi barang dan harga yang ditampilkan secara terbuka membantu pengguna mempertimbangkan pilihan sebelum bertransaksi. Sementara itu, pencatatan digital memungkinkan transaksi ditelusuri kembali sehingga memperkuat akuntabilitas pengadaan.
Prinsip serupa diharapkan diterapkan pada Loka MBG. Selain mendukung ketertiban administrasi dan efisiensi pembelanjaan, sistem ini berpotensi membuka peluang bagi pemasok lokal di sekitar dapur SPPG untuk menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan program.
Dalam kerja sama tersebut, Kemendikdasmen turut mendukung pengembangan sistem melalui Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP). Kolaborasi juga mencakup pembagian peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk mitra penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. “Pengalaman ekosistem SIPLah ini yang akan kita sampaikan dalam kerja sama ini untuk dapat mendukung Loka MBG,” jelas Gogot.
Pengembangan Loka MBG telah memasuki tahap uji coba dengan melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Sistem ini menjalani peluncuran awal (soft launching) pada 30 Oktober 2026, dilanjutkan peluncuran resmi (grand launching) yang direncanakan pada Desember 2026. Implementasi secara menyeluruh ditargetkan mulai Januari 2027.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk menguji kesiapan sistem, menyesuaikan fitur dengan kebutuhan pembelanjaan SPPG, serta memastikan mekanisme transaksi dapat mendukung operasional program.
Perluasan pemanfaatan ekosistem SIPLah melalui Loka MBG menunjukkan bagaimana pengalaman digitalisasi di sektor pendidikan dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan program pemerintah lainnya. Dengan tata kelola pembelanjaan yang lebih transparan dan akuntabel, sistem ini diharapkan mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan SPPG sekaligus memperluas keterlibatan pemasok lokal dalam ekosistem MBG.
