Wali Kota Aminuddin wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 secara daring bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim), dari Command Centre Kantor Wali Kota Probolinggo, Provinsi Jatim, pada Kamis (12/11/2026).
Probolinggo, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 melalui penguatan layanan digital dan pengelolaan informasi yang lebih terintegrasi. Setelah meraih nilai 96,01 pada 2024, Kota Probolinggo mencatat peningkatan menjadi 97,9 pada 2025.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa peningkatan nilai tersebut bukan tujuan akhir. Keterbukaan informasi harus memberikan manfaat nyata melalui kemudahan akses, transparansi, dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Aminuddin saat mengikuti wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 secara daring bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim), dari Command Centre Kantor Wali Kota Probolinggo, Provinsi Jatim, pada Kamis (12/11/2026).
"Capaian ini tentu bukan tujuan akhir. Kami terus melakukan perbaikan melalui tiga fokus utama, yakni inovasi, strategi pelayanan, serta komitmen dan keberpihakan seluruh pihak dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik," ujar Aminuddin.
Aminuddin memaparkan sejumlah inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah.
Salah satunya B-Link Super Aplikasi yang diluncurkan pada 16 Juli 2026. Layanan tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kanal informasi pemerintah yang sebelumnya tersebar sehingga dapat diakses melalui satu pintu.
Pemkot Probolinggo juga mengembangkan dasbor Bersolek atau Bersolek Performance Based City Transformation Model (BPCTM), yang diluncurkan pada Oktober 2026. Sistem tersebut digunakan untuk memantau perkembangan kinerja perangkat daerah dan informasi pembangunan secara terintegrasi, dengan pembaruan data secara berkala hingga waktu nyata.
Selain pengembangan aplikasi, pemerintah daerah berupaya memperluas akses informasi melalui pemerataan jaringan internet. Penguatan konektivitas juga mencakup rencana penyediaan 30 titik Super Koridor hingga akhir 2026.
Upaya peningkatan literasi informasi dilakukan melalui program Bincang Solusi Campus Series yang memanfaatkan webinar singkat, siniar, dan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat.
Dari sisi pelayanan, jumlah permohonan informasi publik yang diterima Pemkot Probolinggo tercatat sebanyak delapan permohonan pada 2024 dan 11 permohonan pada 2025. Sementara itu, hingga Oktober 2026 terdapat 10 permohonan.
Menurut Aminuddin, data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk terus meningkatkan mutu layanan informasi publik.
Dalam sesi wawancara yang sama, Komisioner KI Jatim, Elis Yusniyawati, menggali pendekatan yang dilakukan Aminuddin dalam memahami kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Kota Probolinggo.
Aminuddin menjelaskan bahwa komunikasi dengan berbagai pihak menjadi langkah awal untuk memahami persoalan daerah dan menentukan prioritas kebijakan.
"Semua pihak harus dilibatkan karena perencanaan yang baik merupakan perencanaan bersama. Kami memperkuat komunikasi tersebut dengan teknologi agar masyarakat juga bisa mengetahui arah pembangunan dan ikut merasakan proses perkembangannya," jelasnya.
Ia menilai keterbukaan informasi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi satu arah. Pemerintah juga harus menyerap aspirasi dan masukan masyarakat agar kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Penguatan PPID, lanjutnya, merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala daerah hingga unit pelayanan informasi. Integrasi sistem digital diharapkan membantu memperlancar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Ke depan, keterbukaan informasi ini akan terus kami tingkatkan karena cakupannya sangat luas. Informasi bukan hanya sesuatu yang disampaikan melalui berita, tetapi seluruh komponen di sekitar kita juga dapat memberikan informasi, baik yang terdengar maupun tidak terdengar. Semakin luas informasi yang kita serap, semakin kuat pula kesimpulan yang dapat kita ambil," tuturnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, optimistis predikat Informatif dapat dipertahankan pada 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan inovasi harus diikuti pemeliharaan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan, termasuk pengelolaan dokumen, pemrosesan permohonan, serta distribusi informasi kepada masyarakat.
"Jangan sampai kita terlena. Seluruh petugas harus tetap menjaga kualitas pelayanan, jangan sampai ada celah yang membuat pelayanan informasi tidak maksimal. Semua kanal dan proses, dari awal hingga akhir, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan performanya," ujarnya.
(mir/fa)
