Banyuwangi, InfoPublik – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyuwangi meluncurkan aplikasi digital Swalayan Baznas (SwaBAZ). Aplikasi itu memungkinkan masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara mandiri, memilih penerima manfaat, serta memantau penggunaan dana secara transparan tanpa harus datang ke kantor Baznas.
Ketua Baznas Kabupaten Banyuwangi, Dwiyanto, mengatakan SwaBAZ dirancang untuk memberikan kemudahan kepada muzaki atau pemberi zakat dalam mengelola penyaluran donasi melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja.
"Aplikasi ini beroperasi dengan prinsip swalayan. Muzakki bisa melayani diri sendiri, melakukan berbagai aktivitas pengelolaan ZIS secara mandiri, di mana pun dan kapan pun tanpa perantara, namun tetap dalam pengawasan Baznas Kabupaten," ujar Dwiyanto saat peluncuran SwaBAZ di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (12/11/2026).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri, menentukan program penyaluran zakat, memilih mustahik atau penerima zakat, serta memantau perkembangan penggunaan dana yang telah disalurkan.
SwaBAZ juga menyediakan riwayat transaksi yang mencantumkan waktu, jumlah, dan tujuan penyaluran dana. Informasi tersebut dapat diakses oleh muzaki untuk mengetahui penggunaan donasi yang telah diberikan.
Dalam menentukan penerima manfaat, pengguna dapat memilih mustahik berdasarkan basis data yang telah melalui proses asesmen Baznas. Selain itu, masyarakat diberi kesempatan mengusulkan calon penerima zakat dari lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi inovasi tersebut karena dinilai mampu meningkatkan kemudahan pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.
"Aplikasi sesuai dengan tuntutan era sekarang, dimana masyarakat membutuhkan layanan yang simpel, cepat, dan tidak membuang waktu. Tidak harus datang ke bank atau kantor Baznas hanya untuk menyalurkan zakat maupun sedekah," ujar Ipuk.
Menurutnya, kemudahan layanan digital harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Baznas juga diminta memastikan setiap bantuan memberikan manfaat nyata bagi penerima, terutama melalui pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
"Bantuan bukan sekadar disalurkan, lalu selesai. Tapi harus ada monitoring dan evaluasi. Harus dipastikan bagaimana kelanjutannya, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.
Ipuk juga mendorong Baznas Banyuwangi memperkuat pengawasan terhadap program pemberdayaan ekonomi agar bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi turut membantu penerima manfaat meningkatkan kemandirian.
Ia menilai keberadaan Baznas sebagai mitra pemerintah daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung penanganan berbagai persoalan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan.
"Pemkab sangat menapresiasi kepada Baznas yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial di Banyuwangi, terutama penanganan kemiskinan," kata Ipuk. (*)